Kamis 28 Jul 2022 22:14 WIB

Satgas Minta Penanganan PMK Berbasis Desa Dibangkitkan Lagi

Ketua Satgas siapkan empat strategi dalam penanganan PMK berbasis desa

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK), Letnan Jenderal Suharyanto berharap penanganan berbasis desa dibangkitkan lagi di Jawa Tengah.
Foto: ANTARA/Aprillio Akbar
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK), Letnan Jenderal Suharyanto berharap penanganan berbasis desa dibangkitkan lagi di Jawa Tengah.

REPUBLIKA.CO.ID, Ketua SEMARANG - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK), Letnan Jenderal Suharyanto berharap penanganan berbasis desa dibangkitkan lagi di Jawa Tengah.

Seperti penanganan Covid-19, beliau mengimbau agar penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) juga dimaksimalkan di tingkat desa. Hal tersebut disampaikan oleh Suharyanto saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku secara hybrid di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Rabu (27/7/2022). Dalam rakor tersebut, ia menyampaikan 4 strategi utama dalam penanganan PMK berbasis desa.

Empat strategi tersebut antara lain yaitu biosecurity, pengobatan, vaksinasi dan potong bersyarat di tingkat desa. Ia menyampaikan, penanganan PMK melibatkan seluruh pihak terkait, mulai dari perangkat desa, pekerja bidang kesehatan hewan di desa, petugas kesehatan hewan mandiri, serta Babinsa dan Bhabinkamtibnas.

"Terkait pembiayaan, penanganan PMK di tingkat desa di Jawa Tengah dapat menggunakan dana swadaya atau dengan Dana Desa (aspek ketahanan pangan dan darurat) seperti Dana Ternak," ujarnya dalam keterangan, Kamis (28/7/2022).

Baca juga : Pemkab Pangandaran Mulai Lakukan Vaksinasi PMK Dosis Kedua

Di samping menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT), Yogyakarta juga mendapat anggaran dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sehingga diyakini bahwa banyak masyarakat di Jawa Tengah yang akan membantu.

Empat desa di Yogyakarta yang mampu melakukan pengendalian PMK dengan baik akan mendapatkan apresiasi atau penghargaan khusus baik dari Satgas Nasional maupun dari Kementerian Pertanian.  Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas Daerah Provinsi Jawa Tengah sekaligus Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, SE, MM, menyampaikan informasi terkini terkait situasi PMK di wilayahnya.

Tercatat, per tanggal 26 Juli 2022 Pukul 08:00 WIB sebanyak 54.086 ekor ternak terduga sakit/ suspect. Sebanyak 309 hewan positif, 26.714 membaik, 947 telah dipotong, dan 494 mati. Sehingga sisa kasus PMK sebanyak 25.931 ekor ternak.

Dalam pemaparannya, ia juga menyampaikan sejumlah upaya penanganan PMK di Jawa Tengah. Strategi yang dilakukan untuk mendukung upaya tersebut adalah dengan gerakan Jogo Ternak yang melibatkan berbagai komunitas dan Bolo Ternak dengan mengajak perguruan tinggi di Jawa Tengah untuk berpartisipasi.

Baca juga : Kementan Siapkan Vaksin PMK Produksi Dalam Negeri

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement