Jumat 22 Jul 2022 19:42 WIB

Ternyata, 30 Persen ASN Nggak Ngapa-ngapain Saat WFH

Indonesia bermasalah dari segi banyaknya ASN tanpa kompetensi kerja yang cukup.

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bogor bekerja di lingkungan kerja Sekretariat Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (29/6/2021). Pemerintah Kota Bogor menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi seluruh ASN di lingkungan kerja Kota Bogor untuk satu pekan kedepan sebagai upaya menekan laju penyebaran COVID-19 yang kasus positifnya terus meningkat.
Foto:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berulang kali menyampaikan pendapatnya tentang pentingnya ASN bekerja lebih cekatan. Salah satu misi Jokowi adalah mengganti ASN Eselon III dan IV dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Upaya tersebut untuk mempercepat birokrasi.

Di awal tahun ini Jokowi dalam sambutannya di acara Munas ke-9 Korpri, Jumat (28/1/2022), menekankan pentingnya ASN untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurut dia, selama ini ASN sudah berada di zona nyaman yang merupakan warisan budaya birokrasi feodal. Kondisi inipun dinilainya menjadikan ASN kurang produktif.

"Budaya ini harus berubah total. ASN Indonesia harus keluar dari zona nyaman menjadi modern dan profesional," tambah dia.

Selain itu, Presiden juga meminta agar ASN mampu memanfaatkan secara maksimal dan akuntabel seluruh sumber daya dan kewenangan yang diberikan negara untuk kepentingan masyarakat. Ia menegaskan, kehadiran birokrasi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Itu yang penting, memberikan solusi pada persoalan-persoalan masyarakat, sehingga melindungi, mengayomi, dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan amanah konstitusi," ujar Jokowi.

Jokowi berharap, di era disrupsi ini seluruh anggota Korpri mampu beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan kompetensi diri, dan bersikap terbuka dengan menghilangkan semua ego. "Baik ego sektoral, ego daerah, hingga ego ilmu karena banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan satu dinas, oleh satu daerah, oleh satu kementerian, oleh suatu lembaga tertentu, bahkan satu disiplin ilmu," kata dia.

Ia mengatakan, kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, dan lintas profesi merupakan kunci menghadapi tantangan masa depan. Melalui kemajuan teknologi, diharapkan tak ada lagi layanan yang rumit dan lama.

Karena itu, Jokowi meminta ASN agar tak terpaku pada cara-cara lama. "Segera terapkan cara-cara baru. Manfaatkan teknologi, terapkan e-government. Teknologi telah memungkinkan pelayanan dilakukan lebih cepat dan lebih akurat," jelas dia.

"Saya tegaskan lagi perubahan yang paling penting adalah perubahan nilai, perubahan budaya, bukan sesuatu yang mengawang-awang dan di atas kertas, tapi mampu ditransformasikan dalam etis kerja birokrasi kita sehingga perubahan menjadi nyata, perubahan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," jelasnya.

photo
[Ilustrasi] Pemerintah sedang melakukan finalisasi rencana kebutuhan untuk pengadaan aparatur sipil negara (ASN) pada 2021. - (republika/mgrol102)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement