Data BPS yang menyatakan jumlah penduduk miskin secara nasional menurun berbanding terbalik dengan data BPS DKI Jakarta yang mengungkapkan jumlah penduduk miskin di Ibu Kota bertambah 3.750 orang. Sehingga total penduduk miskin di Jakarta sebanyak 502,04 ribu orang atau sekitar 4,69 persen dari total jumlah penduduk Jakarta.
"Bertambahnya jumlah penduduk miskin ini di antaranya disebabkan penurunan daya beli masyarakat karena dampak pandemi Covid-19," kata Kepala BPS DKI Anggoro Dwitjahyono di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, penurunan daya beli tersebut salah satunya dipicu tingginya inflasi secara umum pada periode September 2021 hingga Maret 2022 mencapai 1,78 persen. Sedangkan pada kelompok bahan makanan pada periode yang sama juga tercatat mengalami kenaikan harga mencapai 3,51 persen.
Apabila dibandingkan pada posisi September 2021, angka kemiskinan di Jakarta itu naik 0,02 persen yang saat itu mencapai 498,29 ribu orang. Adapun BPS melakukan survei kemiskinan selama dua kali dalam satu tahun yakni periode Maret dan September.
BPS DKI juga mencatat secara khusus penduduk sangat miskin bertambah 2.000 orang yakni dari 144,3 ribu orang pada September 2021 menjadi 146,3 orang pada Maret 2022. Selain penduduk miskin bertambah, tingkat ketimpangan di Jakarta juga naik.
Indeks gini dari 0,411 pada September 2021 menjadi 0,423 pada Maret 2022. Ketimpangan pada kelompok pengeluaran terendah lebih tinggi dibandingkan kelompok kelompok pengeluaran atas.
Pengeluaran penduduk pada kelompok 40 persen terendah berkurang dari 17,02 persen pada September 2021 menjadi 16,60 persen pada Maret 2022. Sebaliknya, pengeluaran kelompok 20 persen teratas meningkat dari 47,78 persen menjadi 50,18 persen.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan tingkat kemiskinan di Ibu Kota bertambah akibat lebih dua tahun pandemi Covid-19. "Jadi peningkatan kemiskinan tidak hanya di DKI tetapi seluruh Indonesia itu disebabkan karena pandemi Covid-19 yang lebih dari dua tahun," kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Jumat.
Riza menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bersama pemerintah pusat mengupayakan berbagai program dan solusi yang dibuat untuk mendorong ekonomi masyarakat. Selain itu, program mengurangi inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan pekerja.
Tak hanya itu, Pemprov DKI juga memastikan ketersediaan pasokan pangan dengan harga yang bisa dijangkau masyarakat. Upaya berkolaborasi dengan pemerintah pusat tersebut, kata dia, mampu mengendalikan Covid-19 dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta tingkat inflasi yang lebih rendah dibandingkan negara lain.
"Kita menjadi negara yang baik dalam rangka mengatasi dan mengendalikan Covid-19 dan juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi," katanya.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah meminta pembangunan Jakarta lebih diarahkan ke pemberdayaan masyarakat. Dia menilai, berbagai megaproyek seperti pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), pembangunan Sirkuit Formula E dan lainnya, belum terasa efeknya bagi masyarakat miskin.
"Untuk mengatasi tingkat kemiskinan di Jakarta yang meningkat belakangan, saya melihat Pemprov DKI harusnya mengalihkan pembangunan yang mengeluarkan anggaran cukup besar pada berbagai megaproyek untuk dialihkan ke penanganan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat miskin," kata Trubus saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Termasuk, kata Trubus, adalah dana penanganan Covid-19 yang terbuka untuk penanganan masyarakat kategori miskin seperti gizi buruk. Langkah selanjutnya untuk menyelesaikan kemiskinan, kata dia, diperlukan kebijakan politik (political will) yang mendukung mengingat sampai saat ini ada pembangunan yang kurang tepat sasaran.
Selain itu, kebijakan yang tidak tepat juga akhirnya membuat gagal usaha pengendalian harga-harga di masyarakat yang terus meningkat. Jakarta saat ini selalu menekankan pembangunan pada yang berbau 'smart city' tetapi lupa kepada masyarakat yang seharusnya diperhatikan juga.
"Dengan cara pembangunan diciptakan untuk membuka lapangan pekerjaan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
