Jumat 15 Jul 2022 15:45 WIB

PT Pertamina Minta Dukungan Pemprov dan Polda Papua Barat Awasi Penyaluran BBM

Pertamina harus mengatur kuota BBM subsidi agar bisa tercukupi hingga akhir tahun.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Masyarakat antre membeli BBM di sebuah SPBU Manokwari, Papua Barat.
Foto: Mulyadi Djaya
Masyarakat antre membeli BBM di sebuah SPBU Manokwari, Papua Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commersial and Trading Papua Maluku meminta dukungan Pemprov Papua Barat dan Polda Papua Barat untuk bersama-sama membantu mengawasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran ke masyarakat.

Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Sub Holding Comersial and Trading Regional Papua Maluku, Edy Mangun mengatakan, semakin seringnya terjadi antrean kendaraan di setiap SPBU untuk mengisi BBM jenis solar dan pertalite, bukan lantaran terjadi kelangkaan dua jenis bahan bakar itu.

Baca: Pangdam Kasuari: Kita Tunjukkan Sampai ke Lubang Tikus, TNI-Polri Ada Untuk Negara

Menurut dia, kuota solar dan pertalite yang masuk kategori BBM subsidi, disiapkan dalam jumlah terbatas. Sehingga Pertamina harus mengatur kuota tersebut agar bisa tercukupi hingga akhir tahun.

 

"Kami menjamin ketersediaan stok untuk semua produk BBM. Kondisi hari ini untuk semua produk itu aman untuk kebutuhan selama 16 hari ke depan di seluruh Papua Barat," jelas Edy di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Jumat (15/7/2022).

Pada Kamis (14/7/2022), jajaran PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commersial and Trading Papua Maluku dipimpin langsung Executive General Manager I Ketut Permadi Aryakumara melakukan pertemuan dengan Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen (Purn) Paulus Waterpauw dan Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahi Silitonga.

Baca: Pemprov Papua Barat Serahkan Aset Tahanan Militer ke Pangdam Kasuari

Menurut Edy, semua pihak memiliki komitmen dan semangat yang sama untuk berupaya mengurai persoalan dalam hal penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Dengan begitu, BBM tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk tujuan mencari keuntungan.

"Kami menyadari betul apa yang disampaikan Gubernur Papua Barat bahwa antrean kendaraan yang sangat panjang itu tidak saja mengganggu arus lalu lintas, tapi juga menjadi sorotan bagi semua pihak. Makanya kita semua sepakat untuk duduk bersama membicarakan persoalan ini pada minggu ke empat Juli ini," jelas Edy.

Dia mengatakan, keterlibatan penuh Pemprov dan Polda Papua Barat dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi lantaran masih kerap ditemukan fakta di lapangan, yaitu pengisian BBM subsidi berulang-ulang dengan berpindah-pindah SPBU oleh pemilik kendaraan. Selain itu maraknya praktik typing, yaitu setelah mengisi BBM di kendaraan kemudian disedot lalu balik lagi mengisi BBM di SPBU dan masih banyaknya tanki BBM kendaraan yang dimodifikasi.

Pertamina, kata Edy tidak memiliki kemampuan untuk bisa menertibkan praktik kecurangan seperti itu. Pasalnya, perseroan hanya bertugas untuk melakukan pendistribusian hingga ke SPBU. "Undang-undang memang mengatur bahwa Pertamina hanya menangani pendistribusian. Hal-hal terkait dengan praktik seperti itu kan sudah pidana, menjadi ranahnya pihak kepolisian," ujar Edy.

Baca: Bertemu Ketua MRP-PB, Pangdam Kasuari Ingin Bantu Pembangunan Papua Barat

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement