REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Keamanan Siber Pratama Dahlian Persadha menilai keamanan menjadi hal utama dalam Super Apps Layanan Terpadu yang sedang dirancang Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Karena itu, pemerintah diminta membuat satuan tugas atau tim khusus yang bertanggung jawab terhadap Super Apps tersebut.
Pratama mengatakan Super Apps layanan publik ini nantinya akan menggabungkan puluhan ribu aplikasi milik pemerintah. Sehingga persiapannya harus dilakukan secara matang, termasuk siapa penanggung jawab dari Super Apps layanan publik tersebut.
"Apakah nanti akan dibentuk tim gugus tugas atau tim lain ini yang perlu diperhatikan. Nantinya di tim tersebut tidak hanya Kominfo, namun ada dari institusi lain seperti BSSN, BIN, BRIN, dan yang lainnya," kata Pratama dalam keterangannya, Rabu (13/7/2022).
Dia menjelaskan, tim ini juga nantinya juga yang semestinya bertugas menentukan apa-apa saja yang harus dimasukkan pada awal penggabungan Super app ini.
Karenanya, kata Pratama, penggunakan teknologi untuk Super Apps Layanan Publik ini harus yang paling mutakhir. Dia mencontohkan penggunaan teknologi enkripsi yang canggih dengan pengamanannya berkualitas tinggi.
"Harus bagus yang bukan hanya untuk aplikasinya saja, tapi juga untuk pusat data termasuk server, dan orang-orang yang mengelola dan membuatnya," kata Pratama.
Kemudian, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan dan Komunikasi CISSReC ini mengingatkan pemerintah memastikan agar Super Apps ini tidak tumpang tindih dengan aplikasi yang sudah ada, seperti PeduliLindungi.
"Jangan sampai kedepannya tumpang tindih dengan aplikasi-aplikasi "Super app" lain yang sudah ada," kata dia.
Pratama meminta pemerintah melakukan penilaian aplikasi mana yang bisa digabung dan mana yang tidak memungkinkan untuk digabung. Dia mencontohkan aplikasi milik PLN seperti aplikasi PLN Mobile. Jangan sampai, kata Pratama, kehadiran Super Apps ini justru membuat masyarakat bingung karena fungsinya terlalu banyak.
"Jadi ujung dari penggabungan aplikasi ini adalah data yang dipakai akan sama semua. Maka dari itu, presiden Jokowi mempunyai program satu data nasional yang bisa diimplementasikan lewat program Superapp ini," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
