REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ancaman krisis pangan global sudah di depan mata. Sebagai langkah antisipasi, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengaku, akan memperuntukkan 20 persen anggaran Dana Desa untuk ketahanan pangan di desa-desa.
"Terkait upaya pendukung untuk keberlanjutan ketahanan pangan, sudah di-plotting 20 persen Dana Desa untuk ketahanan pangan," kata Halim dalam konferensi pers daring, Selasa (12/7).
Dana Desa sebesar 20 persen itu, kata dia, bisa digunakan untuk berbagai kegiatan yang mendukung ketahanan pangan. Jenis kegiatannya bisa ditentukan setiap pemerintah desa sesuai kreativitas masing-masing.
Halim mengatakan, penggunaan 20 persen Dana Desa itu akan diatur secara detail dalam keputusan menteri. Beleid tersebut telah rampung disusun dan akan segera diterbitkan.
Selain memanfaatkan 20 persen Dana Desa, kata Halim, ketahanan pangan di desa juga terus dijaga dengan mempertahankan daya beli masyarakat. Caranya, dengan terus menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat miskin di desa.
Tahun ini, kata dia, BLT Dana Desa masih berjalan. Sedangkan tahun depan, penyalurannya akan difokuskan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di desa.
Keberadaan Program Padat Karya Tunai Desa, imbuh dia, juga berperan penting untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Sebab, 50 persen anggaran program tersebut harus digunakan untuk membayar upah kepada pekerja, yang merupakan warga miskin, pengangguran, dan kelompok marginal di desa.
Halim menambahkan, daya beli masyarakat desa juga akan meningkat dengan kebijakan swakelola Dana Desa. Maksudnya, semua aktivitas yang menggunakan Dana Desa harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga desa dan bahan baku yang ada di desa. "Itu tujuannya agar duit ini (Dana Desa) terus berputar di desa," ucapnya.
Ancaman krisis pangan global sudah berulang kali disampaikan pemerintah. Pertengahan Juni lalu, Presiden Joko Widodo yang mewanti-wanti soal ancaman krisis pangan global ini. Dia bilang, permasalahan pangan sedang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia.
Saat Indonesia masih membutuhkan pasokan impor, negara lain malah semakin banyak yang melarang ekspor. Pada Januari 2022, kata Jokowi, hanya tiga negara yang menerapkan kebijakan larangan ekspor. Sedangkan pada pertengahan Juni sudah tercatat 22 negara yang melarang ekspor.
Pada akhir Juni 2022, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan dengan tegas bahwa krisis pangan global sudah terjadi. Menurutnya, krisis pangan global dipicu oleh dampak pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir. Krisis ini diperparah dengan fenomena perubahan iklim yang terjadi di berbagai belahan dunia penghasil pangan, sehingga menekan produktivitas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika