REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indikator Politik Indonesia (IPI) melansir survei dalam rentang 16-24 Juni 2022, yang hasilnya menunjukkan kepercayaan publik terhadap kondisi penegakan hukum nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi menerangkan, tren kondisi penegakan hukum nasional berada di angka 45,8 persen.
Angka itu merupakan persepsi masyarakat yang memandang kondisi penegakan hukum nasional dalam kondisi baik. Sementara jika dikaitkan dengan penilaian masyarakat yang menganggap penegakan hukum nasional dalam kondisi sedang, totalnya di angka 30,4 persen. Jika melihat hasil survei sebelumnya, kondisi penegakan hukum nasional berada di angka 34,6 persen.
Artinya, menurut Burhanuddin, ada peningkatan 11,2 persen. "Evaluasi terhadap kondisi penegakan hukum nasional lebih positif dibanding temuan sebelumnya," kata Burhanuddin dalam survei bertajuk 'Evaluasi Publik terhadap Kinerja Pemerintah dalam Bidang Ekonomi, Politik, Penegakan Hukum, dan Pemberantasan Korupsi' secara virtual di Jakarta, Senin (11/7/2022).
Burhanuddin mencatat, tren positif atas kondisi penegakan hukum nasional turut memengaruhi kenaikan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi. Pasalnya, mengacu pada hasil survei Mei 2022, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden berada di angka 58,1 persen.
Ada penurunan ketimbang temuan sebelumnya. Itu karena approval rating Jokowi pada April mencapai 64,1 persen. "Kini, berkat tren kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum terus naik, turut membantu peningkatan approval rating presiden," jelas Burhanuddin.
Menurut dia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi, hasil survei nasional periode 16-24 Juni 2022, mengalami peningkatan menjadi 67,5 persen. "Catatan kami, jika pada bulan Mei berada di angka 58,1 persen, kini menjadi 67,5 persen," ucap Burhanuddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika