REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BOGOR -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, memprioritaskan penanganan stunting di 36 desa dari total 432 desa dan kelurahan yang ada di daerahnya. "Ada 36 desa prioritas karena tingkat prevalensi stuntingnya tinggi. Kasus kemiskinan di kecamatan itu tinggi, makanya dijadikan salah satu lokus yang diprioritaskan," kata Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan usai rapat koordinasi penanganan stunting di Cibinong, Bogor, Rabu (6/7/2022).
Sebanyak 36 desa tersebut tersebar di 18 kecamatan dan sebagian besar ada di wilayah barat Kabupaten Bogor. Karena wilayah yang memiliki banyak kasus stunting berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi.Kemudian, kata Iwan, di wilayah barat Kabupaten Bogor juga terdapat beberapa pencemaran lingkungan, seperti pembakaran aki serta limbah merkuri.
"Di Bogor Barat itu banyak merkuri, sangat berbahaya untuk penggunaan air bersih yang banyak peti pertambangan ilegal yang membuang zat-zat berbahaya merkuri itu ke sungai, dan itu dipakai oleh manusia, itu penyebab juga," kata Iwan.
Meski begitu, menurutnya, jumlah stunting di Kabupaten Bogor mengalami penurunan yang cukup signifikan. "Berdasarkan hasil pemantauan status gizi balita melalui Bulan Penimbangan Balita (BPB) 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Bogor itu 9,89 persen, lebih rendah 2,8 persen dibanding 2021 sebesar 12,96 persen," ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, dari total 354.759 balita yang sudah ditimbang, balita berstatus sangat kurus tercatat 3.391 orang, kemudian balita kurus 16.018 orang, balita normal 315.253 orang dan balita gemuk 20.097 orang. Ia menyebutkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, telah menetapkan target zero stunting pada tahun 2023.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
