REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BPSDM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BPSDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022. Pada kegiatan tersebut turut dilakukan pemberian kepada sejumlah kepala daerah.
Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, mengatakan, kegiatan bertajuk "Kolaborasi Mewujudkan SDM Unggul untuk Indonesia Maju" itu digelar dengan tujuan sebagai perwujudan sinergitas kerja antar-Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) serta dengan pemerintah saerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
"Termasuk dengan swasta dan masyarakat terutama terkait dengan 32 urusan konkuren sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," jelas Sugeng dalam siaran pers, Rabu (29/6/2022).
Sugeng mengatakan, rangkaian kegiatan Rakornas akan diisi dengan diskusi panel yang melibatkan sejumlah narasumber. Pada kegiatan itu juga akan dilakukan pemberian penghargaan atas komitmen kepala daerah dengan sejumlah kategori pengembangan kompetensi dan sertifikasi kepada aparatur pemerintahan dalam negeri.
Penghargaan kepada kepala daerah tersebut memiliki empat kategori utama. Untuk penerima daerah dengan kategori kesatu, yaitu daerah yang mengalokasikan anggaran pengembangan kompetensi terbesar, dan kategori kedua terkait pelaksanaan sertifikasi kompetensi pemerintahan dengan jenis sertifikasi diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sementara untuk kategori ketiga, yaitu BPSDM Provinsi yang memberikan layanan online melalui penerbitan rekomendasi pendalaman tugas DPRD Tahun 2022, penerima penghargaan diraih oleh Kepala BPSDM Provinsi Jawa Tengah.
Dan kategori keempat, daerah yang melaksanakan sertifikasi kompetensi pemerintahan dengan kategori jumlah peserta terbanyak tahun 2020-2022, diraih oleh Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, dan Kepala BPSDM Provinsi Lampung.
Sugeng mengatakan, penilaian terhadap penghargaan kepada daerah adalah bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam membangun kolaborasi dan sinergitas untuk peningkatan SDM Aparatur. Di mana diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang berorientasi terhadap pelayanan publik.
"Semoga dapat menjadi inspirasi bagi daerah yang lain untuk melakukan hal yang sama bahkan lebih baik lagi,” kata Sugeng.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
