REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Endang Abdullah, meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) merumuskan langkah pengendalian inflasi jelang hari raya Idul Adha 2022.
"TPID harus aktif melakukan sejumlah langkah pengendalian untuk menjaga agar laju inflasi rendah dan terkendali," kata Endang di Tanjungpinang, Rabu (29/7/2022).
Endang mengataka, menyambut Idul Adha, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan, seperti cabai dan bawang merah. Tidak menutup kemungkinan, harga hewan kurban juga ikut naik sehingga perlu jadi perhatian bersama.
Kendati ketersediaan sapi kurban mencukupi, namun tetap perlu diantisipasi stabilitas harganya dan kecukupan pasokannya. "Kita turun ke lapangan untuk mencari informasi faktor-faktor apa saja penyebab inflasi, lalu dicarikan solusi terbaik untuk menyeimbangi inflasi yang terjadi," ungkapnya.
Sementara, Kepala BPS Tanjungpinang Mangamputua Gultom menjelaskan inflasi pada bulan Mei sebesar 1,02 persen. Salah satu penyumbang utama inflasi tersebut adalah kelompok transportasi dengan andil 0,34 persen.
Menurutnya andil transportasi ini terjadi karena adanya kenaikan tarif angkut udara akibat banyaknya permintaan menjelang hari raya Idul Fitri dan arus balik penumpang angkutan udara. "Jadi, lebih disebabkan adanya kebijakan diperbolehkan mudik lebaran kemarin," ucapnya.
Selanjutnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberi andil sebesar 0,56 persen. Komoditas pemberi andil dari kelompok ini di antaranya daging ayam ras sebesar 0,0853 persen, ikan selar 0,0836 persen, cabai hijau 0,0386, cabai rawit 0,0276 persen dan kangkung 0,0031 persen.
Namun, lanjutnya, ada tiga kelompok pengeluaran masyarakat tidak mengalami perubahan seperti perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga, pendidikan, informasi dan komunikasi. "Artinya stabil dibandingkan dengan kondisi pada April 2022," ucapnya.
Ia juga menyampaikan berbagai langkah strategis dalam mengendalikan inflasi di Tanjungpinang, misalnya pemkot dapat memanfaatkan lahan terlantar dengan sistem perjanjian kepada petani kita untuk bercocok tanam hingga melakukan pengawasan dan pemantauan harga di pasar dan distributor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
