REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mengukuhkan Dedi Supandi sebagai Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Jawa Barat periode 2022-2027, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (27/6/2022) malam.
Menurut Dedi Supandi, setelah dikukuhkan pihaknya langsung tancap gas meluncurkan dua program. Dua program ini diluncurkan DPP IKAPTK Jabar sebagai bagian upaya menjaga dan mengamalkan Pancasila.
Dedi Supandi menjelaskan, dua program yang digulirkan DPP IKAPTK Jabar adalah Satu Purna Praja Menjaga Satu Anak Asuh (Sapujagat AA) dan Purna Praja Siaga Bencana (Pagana).
Menurut Dedi Supandi, pihaknya menggulirkan program Sapujagat AA dan Pagana sebagai upaya meresonansi kebaikan dan menyebarkan terus kebermanfaatan. Hal ini menjadi salah satu misi DPP IKAPTK Jabar di periode 2022-2027.
Terkait Sapujagat AA, kata Dedi Supandi, nantinya seorang anggota IKAPTK Jabar yang merupakan purna praja akan mempunyai satu anak asuh. Anak asuh ini, bisa yang berada di rumah yatim piatu atau tetangga dari purna praja tersebut."Jadi posisi pamong praja ini, keberadaanya mereka mampu mengawal anak asuh ini sampai lulus sekolahnya dan lain sebagainya," katanya.
Sedangkan program Pagana, merupakan salah satu wujud komitmen purna praja di Jawa Barat dalam bidang penanggulangan bencana alam dan sosial. Sehingga purna praja dapat berperan penting di tengah masyarakat untuk siap siaga dalam membantu mitigasi bencana alam dan sosial di Jawa Barat.
"Purna praja ini akan dibekali pengetahuan dan pelatihan secara berkesinambungan untuk penguatan pemahaman terkait dengan mitigasi kebencanaan dan penanganan korban bencana," kata Dedi Supandi yang juga menjabat Kepala Dinas Pendidikan Jabar ini.
Dedi mengatakan, jumlah purna praja yang aktif di Jabar saat ini sekitar 2.843 anggota. Anggota DPP IKAPTK Jabar ini menempati sejumlah posisi dalam pemerintahan, mulai dari lurah, camat, kepala bagian, kepala dinas hingga sekretaris daerah.
Sesuai dengan amanat Gubernur Jabar, Dedi Supandi menyampaikan, pihaknya akan menjaga solidaritas guna menjadi garda terdepan dalam menjaga dan mengamalkan Pancasila.
Sementara menurut Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, alumni IPDN di dalam IKAPTK itu sangat banyak jumlahnya. "Ya hampir 300-an di Pemprov Jabar. Mereka punya kelebihan, pendidikan umumnya iya, pendidikan bela negaranya juga iya," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.
Oleh karena itu, Emil yang juga sebagai Dewan Pembina DPP IKAPTK Jabar ini berharap para anggota IKAPTK di lingkungan Pemprov Jawa Barat dapat semakin menguatkan birokrasi dan ideologi. Selain itu, juga dapat beradaptasi terhadap berbagai disrupsi yang menjadi tantangan dewasa ini.
"Dunia kan sudah berubah, jadi mereka diharapkan memiliki daya adaptasi terhadap disrupsi 4.0, disrupsi pandemi maupun global warming kira-kira begitu. Besar namanya besar juga karyanya," katanya.
Namun yang paling penting, Emil menginginkan, jangan sampai ada jaringan dari IKAPTK Jabar yang justru menjauhi atau menghancurkan Pancasila dengan mencari ideologi baru. "Pesan saya harus yang terdepan menjaga membela, dan melawan yang namanya potensi potensi yang menghancurkan ideologi Pancasila," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika