REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi, menanggapi, adanya desakan agar Ketua Umum PPP Soeharso Monoarfa mundur dari jabatannya sebagai ketua umum PPP. Dia pun mengingatkan, agar aspirasi yang disampaikan tidak melewati batas.
"Saat ini adalah waktunya bekerja. Aspirasi untuk perbaikan kinerja partai adalah satu hal yang penting tapi jangan kelewat batas," kata Arwani kepada Republika, Senin (27/6).
Dia juga menanggapi, elektabilitas partai yang dipersoalkan oleh massa pendemo. Dia menyayangkan, hal tersebut justru mengganggu konsolidasi partai.
"Jika memang ada perhatian untuk elektabilitas partai, mari kita duduk bersama dan bekerja, bergerak bersama untuk membesarkan partai," ujarnya.
Diketahui PPP bersama Partai Golkar dan PAN sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Arwani mengakui, ada yang mempertanyakan bahwa desakan tersebut terjadi usai KIB terbentuk.
"Tentu jawabannya bisa saja subyektif. Kami hanya ingin sampaikan bahwa kami ingin fokus kerja membangun konsolidasi partai, menyiapkan kerja tahapan pemiu, dan menjaga soliditas PPP agar terus berada di jalur yang tepat (on the track)," ucapnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif Roda Institut, Ahmad Rijal Ilyas, menilai, upaya pelemahan PPP tersebut terjadi karena keputusan PPP yang memutuskan membentuk KIB bersama Partai Golkar dan PAN. Dia menduga, ada pihak eksternal yang sengaja menganggu soliditas KIB.
"Indikasi dari eksternal sangat mungkin terjadi. Karena tiga partai ini sangat berpengalaman, dan tiga ini jadi penentu, mungkin saja terjadi penggembosan dari eksternal dia memakai kaki di internal PPP yang sakit hati yang nggak suka atau nggak jadi apa-apa," tuturnya.
Agar pelemahan terhadap PPP tidak terus terjadi, menurutnya Suharso perlu menindak tegas oknum-oknum di internal PPP yang terlibat. Tidak hanya itu Soeharso juga perlu mengindentifikasi pihak eksternal yang juga turut terlibat dalam upaya menggembosi PPP dan KIB.
"Dia harus melakukan identifikasi terhadap oknum-oknum tsb. Dia berjejaring ke siapa. Ketika memang sudah tahu dan diduga melakukan konsolidasi di luar perintah partai atau internal partai, disitu kan bisa dibuka nantinya. Buka aja ke publik ternyata yang menginginkan pelemahan tersebut siapa," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika