Senin 27 Jun 2022 18:16 WIB

Demo Ricuh yang Diduga Upaya Pelemahan PPP dan Soliditas KIB

Demo massa di seberang Gedung PPP akhir pekan lalu berujung ricuh.

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Silaturahim Nasional di Plataran Senayan, Jakarta, Sabtu (4/6).
Foto:

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi, menanggapi adanya desakan agar Ketua Umum PPP Soeharso Monoarfa mundur dari jabatannya sebagai ketua umum PPP. Ia pun mengingatkan agar aspirasi yang disampaikan tidak melewati batas.

"Saat ini adalah waktunya bekerja. Aspirasi untuk perbaikan kinerja partai adalah satu hal yang penting tapi jangan kelewat batas," kata Arwani kepada Republika, Senin (27/6/2022).

Arwani juga menanggapi elektabilitas partai yang dipersoalkan oleh massa pendemo. Ia pun menyayangkan hal tersebut justru mengganggu konsolidasi partai.

"Jika memang ada perhatian untuk elektabilitas partai mari kita duduk bersama dan bekerja, bergerak bersama untuk membesarkan partai," ujarnya.

Diketahui, PPP bersama Partai Golkar dan PAN sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Arwani mengakui ada yang mempertanyakan, bahwa desakan tersebut terjadi usai KIB terbentuk.

"Tentu jawabannya bisa saja subyektif. Kami hanya ingin sampaikan bahwa kami ingin fokus kerja membangun konsolidasi partai, menyiapkan kerja tahapan pemiu, dan menjaga soliditas PPP agar terus berada di jalur yang tepat (on the track)," ucapnya. 

Sebelumnya, Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) meminta seluruh kader PPP untuk menghindari perpecahan di internal partai. "Tantangan kader PPP saat ini adalah Pemilu 2024 yang rangkaiannya sudah dimulai pada tanggal 14 Juni 2022. Jika kader PPP masih bercerai-berai, repot," kata Wasekjen PP GMPI Bidang Sosial dan Politik Syamsul Arifin di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Oleh karena itu, menurut Syamsul, seluruh kader PPP harus bersatu-padu dan mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi Pemilu 2024. Terlebih pada 2024 seluruh pemilihan terfokus pada waktu yang sama, pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota pada tanggal 14 Februari 2024.

Pada akhir 2024, lanjut dia, disusul dengan pemilihan kepala daerah serentak yang digelar di ratusan kabupaten dankota dan 33 provinsi. Partai berlambang Kakbah tersebut, menurut Syamsul, tidak mungkin bisa memenangi pemilihan yang pelaksanaannyaserentak pada tahun yang sama itu jika kadernya bercerai-berai.

"Ibarat sapu lidi, jika hanya satu lidi, akan gampang dipatahkan. Akan tetapi, jika lidi itu banyak, akan susah dipatahkan," kata Syamsul.

Menurut Syamsul, pertarungan politik pada pesta demokrasi pada tahun 2024 makin sulit dan sengit, apalagi jumlah partai makin bertambah banyak. Kader PPP, kata dia, tidak boleh menghabiskan waktu, energi, dan pikiran untuk menghadapi sesuatu yang sebenarnya sangat bisa mereka hindari, yaitu perpecahan internal. Semua kader bertanggung jawab mengawal partai untuk meraih dan lolos dari ambang batas parlemen.

"Semua kader PPP mempunyai tanggung jawab bersama menjaga partai. Jika partai tidak lolos ambang batas, semua kader berdosa kepada para pendiri partai yang sudah tiada," ujar Syamsul. 

 

photo
Empat Tantangan Partai Islam - (infografis republika)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement