REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus PDIP dari tingkat pusat hingga daerah mengikuti sosialisasi dan pembekalan antikorupsi lewat Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, di Kawasan Kuningan, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2022). Dalam kesempatan itu Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memaparkan komitmen kader PDIP untuk tidak melakukan korupsi dengan membacakan isi surat pernyataan para kepala/wakil kepala daerah PDIP.
Hasto menjelaskan surat itu wajib ditandatangani para kepala daerah sebagai wujud komitmen Partai melalui instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hasto mengatakan Megawati selalu memperingatkan kadernya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Hal itu diingatkan kembali oleh Megawati di rapat kerja nasional PDIP pekan lalu. Megawati berpesan kepada kepala/wakil kepala daerah untuk menjadi pemimpin, bukan pejabat. Sehingga harus memiliki tanggung jawab, tidak korupsi dan melayani masyarakat.
"Kami ditugaskan oleh Ibu Mega untuk betul-betul seluruh kader PDIP memiliki komitmen yang kuat melalui program pencegahan korupsi dari KPK. Politik cerdas berintegritas dan terpadu. Ini adalah komitmen kami yang ditandatangani para kepala daerah yang akan diikuti seluruh anggota legislatif dan struktural partai kami," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya.
Surat pernyataan itu diteken 215 kepala/wakil kepala daerah saat mengikuti rapat koordinasi di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2022). Hasto pun membacakan beberapa poin surat pernyataan tersebut yakni: berperan pro-aktif untuk mencegah dan/atau memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
Kemudian poin lain dalam surat pernyataan itu berbunyi, tidak membuat janji dan/atau menerima janji apapun secara Iangsung atau tidak Iangsung dari pihak manapun sehubungan dengan kewenangan dan/atau jabatan yang dimiliki. Tidak meminta atau menerima pemberian secara Iangsung atau tidak Iangsung berupa barang, hadiah atau bentuk lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. "Partai tak melakukan pembelaan terhadap mereka yang menyalahgunakan wewenang," ujarnya.
Hasto juga sempat menyampaikan salam kepada awak KPK di acara sosialisasi yang dipimpin Ketua KPK Firli Bahuri. Hasto menceritakan, saat mendengar agenda ini, Megawati langsung menginstruksikan agar pendidikan ini diikuti secara daring oleh para kader PDIP dari seluruh daerah.
Di acara itu, ratusan pengurus daerah PDIP hadir secara virtual melalui layanan telekonferensi yang disediakan. Hasto sendiri hadir di lokasi bersama Bendahara Umum Olly Dondokambey, serta Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, I Made Urip, Mindo Sianipar, dan Eriko Sotarduga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika