REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bersama jajaran Kemendes memastikan tidak ada lagi desa tertinggal pada 2024. Hal itu disampaikan Wapres saat menghadiri acara Penghargaan Program CSR BUMN/Swasta dan Promosi Desa Wisata Nusanta di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (23/6).
"Saya meminta Kementerian Desa PDTT bekerja keras agar pada tahun 2024 sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal," ujarnya.
Wapres mengatakan, dari laporan data yang diterimanya sampai tahun 2021 masih terdapat 23,24 persen desa yang masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM).
Karena itu, Wapres mendorong pembangunan desa melalui pengembangan BUMDes. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lokal melalui bidang usahanya, sehingga akan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
Wapres mengatakan, salah satu cara untuk mengoptimalkan BUMDes adalah dengan melibatkan tokoh penggerak desa. "Saya menilai keterlibatan tokoh penggerak desa menjadi salah satu faktor pendukung kesuksesan memajukan desa. Selain itu, keberhasilan pembangunan desa tetap harus ditopang oleh partisipasi aktif SDM setempat, yang bersama-sama ingin memajukan desanya," kata Wapres.
Pemerintah juga, kata Wapres, berupaya memberdayakan ekonomi pedesaan, salah satunya melalui program pengembangan desa wisata, termasuk desa wisata halal. Saat ini jumlah desa wisata yang telah terdata sampai saat ini berdasarkan sumber dari Kemenparekraf tahun 2021 sebanyak 7.275 desa wisata.
Selain itu, Wapres juga meminta peran BUMN maupun swasta mengembangkan program CSR untuk pembangunan desa, termasuk untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Wapres mengatakan CSR korporasi untuk pembinaan BUMDes diharapkan dapat mendorong upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
"Dukungan BUMN dan swasta untuk memberdayakan BUMDes tersebut, diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi pedesaan pasca pandemi," ujar Wapres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika