REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan berupaya mengoptimalkan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) untuk meminimalkan angka kemiskinan di 17 kabupaten dan kota dalam provinsi setempat.

Tim TKPK yang telah mampu menurunkan peringkat kemiskinan provinsi ini dari urutan ke delapan menjadi urutan ke sembilan nasional. "eberhasilan itu akan dioptimalkan untuk memperbaiki peringkat dan kesejahteraan masyarakat," kata Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, di Palembang, Selasa (21/6/2022).

Dia menjelaskan, untuk meminimalkan angka kemiskinan di provinsi ini, pihaknya mendorong TKPK melakukan perluasan penanganan kemiskinan ekstrem terutama di sembilan kabupaten/kota. Sembilan daerah itu yakni Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu, Musi Banyuasin, Muara Enim, Lahat, Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem pada 2021, terdapat kendala penentuan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dan APBD sehingga berdampak keterlambatan penyaluran. "Kendala penyaluran dana BLT tersebut terus dievaluasi dan diperbaiki sehingga bisa diterima KPM tepat waktu dan sesuai sasaran," katanya.

Dengan semangat keberhasilan menurunkan jumlah penduduk miskin secara bertahap, pihaknya berupaya melanjutkan sejumlah program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 17 kabupaten dan kota dalam wilayah Sumsel.

Program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan ekonomi kreatif yang terbukti berjalan dengan baik diupayakan lebih gencar lagi, ujarnya. "Dengan bekal keterampilan dan kemampuan membuat usaha ekonomi kreatif diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dari keluarga miskin," ujar Mawardi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika