REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Seiring berjalannya waktu, tuntutan masyarakat pada peningkatan kinerja pemerintah semakin tinggi. Tata kelola pelayanan administrasi yang handal, profesional, transparan dan birokrasi yang bebas dari KKN, merupakan salah satu langkah penting untuk membangun aparatur negara yang berdaya dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan.

Selain itu, harapan kepada aparatur pemerintahan menyediakan pelayanan publik secara optimal sangat didambakan masyarakat. Menurut pengamat manajemen pertahanan, Victorio Litaay, M.Si (Han), posisi-posisi jabatan di Kemenhan dari sudut pandang manajemen Sumber Daya Manusia adalah tergolong posisi profesional.

"Di Indonesia, tenaga profesional yang bisa mengisi posisi-posisi tersebut sangat mumpuni dari segi jumlah maupun kualitas," kata Victorio dalam rilisnya, Senin (20/6/2022).

Adapun SDM tenaga profesional tersebut bisa didatangkan dari TNI maupun sipil yang berkompeten dan memiliki latar belakang sesuai kebutuhan serta beban kerja. Kendati demikian, posisi jabatan hendaknya tidak didominasi dari institusi dan kecabangan tertentu di TNI maupun sipil.

"Kebutuhan akan pemenuhan posisi jabatan dalam struktur organisasi di Kementerian Pertahanan dapat berasal dari berbagai institusi dan kecabangan TNI ataupun dari sipil yang berkompeten. Pasalnya, hal ini terkait pula dengan kompetensi dan inovasi pada peningkatan prestasi kerja serta pengabdiannya kepada bangsa dan negara melalui Kemhan," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika