REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor tengah mengusulkan penggunaan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 395 juta dalam menangani penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak di Kota Bogor. Alokasi BTT tersebut nantinya dialokasikan pada pencegahan dan ketersediaan obat-obatan, serta peralatan lainnya.
Sekretaris DKPP, Wina, mengatakan saat ini BTT untuk obat-obatan ternak dan peralatan penanganan PMK tersebut masih dalam proses. Sementara, kondisi obat-obatan tengah dalam keadaan terbatas.“(BTT) on progress. Obat-obatan terbatas sehingga penanganan PMK belum maksimal,” kata Wina dikonfirmasi Republika, Ahad (19/6).
Lebih lanjut, Wina menyebutkan, selain obat-obatan, peralatan seperti baju hazmat, wear pack, alat sanitasi, masker, dan lain-lain. Dimana peralatan ini digunakan petugas dalam penanganan PMK.
Terpisah, Kepala DKPP Kota Bogor, Anas S. Rasmana mengatakan sudah ada instruksi dari pemerintah pusat jika pemerintah daerah boleh menggunakan BTT untuk penanganan PMK. Sehingga pihaknya mengusulkan sebesar Rp 395 juta tersebut.
Selain obat-obatan, alokasi BTT juga meliputi percepatan pemberian bantuan berupa vitamin, herbal, supplemen untuk hewan ternak, dan sarana dan prasarana alat ringan “Vitamin dan disinfektan itu nanti kebutuhanya untuk sebulan, yang setiap hari adalah kunjungan dokernya untuk mengecek kesehatan sapinya,” ucapnya.
Anas menjelaskan, setidaknya ada 55 titik tempat peternakan yang nantinya akan mendapatkan bantuan berupa obat-obatan dan sebagainya. Dimana bantuan tidak hanya diberikan kepada Rumah Potong Hewan (RPH) Bubulak, tapi juga ke peternakan lain.“Karena kan gak hanya RPH, di Kelurahan Kebon Pedes saja ada 15 kelompok. Intinya bagaimana kami mengupayakan penanganan PMK secara maksimal,” ucapnya.
Namun demikian, meski kebutuhan anggaran penanganan PMK sudah dihitung, namun DKPP Kota Bogor akan terlebih dahulu mempelajari penggunaan anggaran BTT untuk penanganan PMK. “Saya sedang pelajari, dan juga berkonsultasi ke Inspektortat,” katanya.
Disisi lain, DKPP Kota Bogor meminta Pemerintah Pusat dapat memberikan jatah vaksin untuk hewan jenis sapi. Permintaan itu disampaikan menyusul sebanyak tujuh ekor sapi di RPH, dan Kota Bogor dinyatakan positif terjangkit PMK.
Kepala Bidang Peternakan DKPP Kota Bogor, Anizar, mengakui angka sapi yang sakit memang mengalami peningkatan. Meski begitu, tetap ada harapan sapi-sapi itu akan sembuh dari gejala klinis mengarah PMK.
Timnya terus menyusur sejumlah peternak di beberapa wilayah Kota Bogor. Selain memastikan hewan ternak tetap sehat, mereka juga menyuntikkan obat-obatan dan suplemen untuk ternak. Antisipasi itu dilakukan mengingat kasus PMK menjadi ancaman menjelang Idul Adha.
Ia mengaku prihatin dengan sejumlah ternak yang sakit itu. Pasalnya, para pemiliknya juga mulai kelimpungan mencari obat-obatan yang memadai. Tak hanya menunggu bantuan pemerintah, sejumlah peternak disebutkannya rela menebus obat-obatan sendiri.
“Karena kasihan juga peternak. Paling parahnya kalau kena sapi perah. Mereka rugi dua kali. Kalau sudah terkena wabah, produksi susu menurun drastis, sampai di atas 90 persen. Populasi sapi perah di Kota Bogor juga yang paling banyak dibanding sapi potong,” terangnya.
Sebelumnya, kasus PMK merebak pertama kali di RPH Bubulak, Bogor Barat. Dari data DKPP Kota Bogor, tujuh sapi dinyatakan positif PMK. Berlanjut ke kawasan peternakan Kebon Pedes, Tanah Sareal, ditemukan sebanyak 41 sapi perah yang sakit dengan gejala klinis serupa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
