Dalam kesempatan sama, Ketua Dewan Pemimpin Pusat Komunitas Sapi Indonesia (KSI) Budiono menyampaikan, di wilayah Jawa Timur belum ada langkah pemerintah yang nyata dalam penanggulangan wabah PMK. “Setiap hari saya melihat 50 sampai 70 ekor sapi antri untuk dipotong demi menekan kerugian para peternak. Teman-teman peternak juga mengobati sapi-sapinya secara mandiri. Wabah ini sudah sangat menyebar,” jelas dia.
Budiono berharap, Ombudsman dapat mendorong pemerintah segera menyalurkan vaksinasi ternak. Termasuk menyediakan obat-obatan bagi hewan ternak yang sudah terjangkit.
Dewan Penasehat KSI Rohadi Tawab mengungkapkan, pemerintah daerah kesulitan dalam sisi pendanaan penanganan wabah PMK. “Obat-obatan sangat langka, dan apabila ada harganya sangat mahal. Apabila ini dinyatakan sebagai KLB (Kejadian Luar Biasa) maka dapat menggerakkan masyarakat maupun stakeholder lebih luas lagi,” ujarnya.
Sementara itu pemerintah melalui Kementan menggulirkan vaksinasi PMK bagi hewan ternak di tanah air yang dimulai di Jawa Timur (Jatim). “Kita usahakan (vaksinasi) lebih cepat, lebih bagus,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Rabu (15/6/2022).
Untuk kebutuhan vaksinasi tersebut pemerintah telah mendatangkan vaksin PMK tahap pertama pada Ahad (12/06/2022) lalu. Pelaksanaan vaksinasi akan diprioritaskan bagi hewan sehat namun berada di wilayah zona merah atau zona tertular PMK. “Jadi total yang ada ini dulu yang kita vaksin pada kantong-kantong daerah merah,” ujar Mentan.
Mentan mengungkapkan, pemerintah juga telah membentuk gugus tugas dan crisis center penanganan PMK baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Setiap hari, 24 jam melakukan validasi dan intervensi di tingkat kabupaten per hari.
"Kemudian per 2 hari, intervensi dan evaluasi di tingkat provinsi, ini dilakukan rapat koordinasi. Yang ketiga, di tingkat nasional tiga hari satu kali, dengan demikian koordinasi. Kemudian beberapa line yang kita buka untuk melakukan pelaporan juga itu dilakukan,” ujarnya.
Syahrul mengungkapkan, pihaknya juga memastikan agar hewan dari zona merah diisolasi dan tidak boleh keluar dari zona tersebut. “Tidak boleh ada hewan hidup keluar, semua potong di tempat,” tegasnya.
Dalam mengantisipasi kebutuhan hewan kurban dalam menghadapi Iduladha yang akan datang, Mentan mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan lebih kurang 1,7 juta hewan ternak dari daerah zona hijau atau yang tidak tertular PMK.
“Suplai kita dan prosesnya itu dijaga dengan baik oleh karantina, sebelum dia berangkat diperiksa, dia datang di satu tempat harus diperiksa,” ujarnya.
Penggiatan vaksin hewan ternak sudah dimulai oleh Perintah Daerah Provinsi (Pemprov) Jatim, Selasa (14/06/2022). Vaksin massal hewan ternak dilakukan dalam upaya pengendalian PMK. Vaksinasi massal mulai dilakukan di Kabupaten Sidoarjo.
“Melalui vaksinasi ini kita harapkan dapat membantu mencegah penyebarluasan penyakit, terutama di sentra peternakan sapi perah dan wilayah sumber bibit ternak”, ucap Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementan, Nasrullah saat melakukan pencanangan vaksinasi massal secara nasional di peternakan sapi perah Dusun Tanjunganom, Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman Sidoarjo.
Nasrullah menyampaikan, vaksinasi masal secara nasional ini merupakan salah satu tindakan yang dilakukan permanen dan upaya serius pemerintah dalam rangka pencegahan dan pengendalian PMK melalui pengebalan hewan yang rentan PMK.
Nasrullah menyebutkan, pemerintah pada tahap pertama akan mengadakan vaksin sebanyak 800 ribu dosis dan direncanakan tahap berikutnya sebanyak 2,2 juta dosis.
Adapun sebanyak 10 ribu vaksin yang tiba pada Ahad (12/06/2022) akan didistribusikan ke Koperasi Unit Desa (KUD) sapi perah di Jatim, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, serta empat Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pembibitan yaitu Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturaden, Balai Embrio Transfer Cipelang, Balai Inseminasi Buatan Lembang, dan Balai Inseminasi Buatan Singosari.
“Distribusi dan pelaksanaan vaksin tahap selanjutnya, selain mempertimbangkan prioritas komoditas, wilayah rentan PMK dan tujuan pengembangan ternak, juga akan memperhatikan pertimbangan teknis lainnya, seperti ketersediaan vaksin, vaksinator, manajemen rantai dingin vaksin,” jelas Nasrullah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
