Reshuffle Jadi Strategi Jokowi Mengamankan Kebijakannya Hingga 2024

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Haura Hafizhah, Fauziah Mursid, Antara

Presiden RI Joko Widodo memanggil sejumlah tokoh politik dan menterinya ke Istana Kepresidenan, Selasa sore. Pemanggilan tersebut seakan menguatkan kabar akan rencana perombakan menteri kabinet atau reshuffle besok (15/6/2022).

Baca Juga

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai reshuffle kemungkinan dilakukan presiden untuk mengamankan kebijakannya sampai 2024. "Bisa jadi mereka yaitu Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan mantan panglima TNI Marsekal Purnawirawan Hadi Tjahjanto serta Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dipanggil untuk di-reshuffle," katanya, saat dihubungi Republika, Selasa (14/6/2022).

Kemudian, ia melanjutkan Ketua Umum Zulkifli Hasan juga diperkirakannya akan mendapat jatah kursi menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Maaruf. Ini merupakan strategi Jokowi untuk mengamankan kebijakannya di parlemen sampai 2024.

"Saya sudah mendengar Zulhas masuk koalisi akan mendapatkan kursi menteri dan bisa jadi gantikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Saya melihat ini menarik," kata dia.

Ia menambahkan PAN memiliki 44 kursi di DPR. Sehingga memperkuat koalisi Jokowi. Kali ini, kata dia, bukan lagi isu penundaan dan perpanjangan pemerintahan Jokowi. Tapi mempertahankan kebijakan Jokowi di parlemen.

"Jokowi ingin dua tahun lagi mesti aman kebijakannya di parlemen. Masuknya PAN itu bagian daripada pengaman kebijakan parleman itu. Wajar saja kalau mereka berkoalisi (PAN dan Jokowi) kan PAN dikasih kursi Menteri," kata dia.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden mengetahui apa yang dibutuhkan di dalam kabinetnya. “Presiden kan beliau sudah delapan tahun di pemerintahan ini dan beliau tahu banget mana yang menjadi kebutuhan dari kabinet ini,” kata Pramono, Selasa pagi.

Ia mengatakan, Presiden akan memutuskan terkait reshuffle sesuai dengan kebutuhan saat ini. “Karena pemerintahan ini masih dua tahun lagi, sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu Presiden yang memutuskan,” ucap dia.

Keputusan perombakan kabinet atau reshuffle dipastikannya merupakan kewenangan Presiden Jokowi sepenuhnya. Presiden, kata dia, memiliki hak prerogatif untuk melakukan perombakan para pembantunya.

“Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya Presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan saja ya terserah Presiden. Mau hari ini, mau besok, mau lusa. Tapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada Presiden,” ujar Pramono ditemui di Kompleks Istana Presiden.