REPUBLIKA.CO.ID, PANGANDARAN -- Pemerintah pusat berencana menghapus tenaga honorer pada 2023. Namun, kebijakan itu masih menimbulkan pertanyaan bagi pemerintah di daerah. Sebab, keberadaan tenaga honorer dinilai masih dibutuhkan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pangandaran, Kusdiana, mengatakan, pihaknya memang sudah menerima surat dari pemerintah pusat terkait rencana penghapusan tenaga honorer. Namun, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk meminta penjelasan secara teknis.
"Mungkin nanti Pak Bupati akan koordinasi juga dengan Menteri PANRB. Karena di Pangandaran itu ada sekitar 4.000 tenaga honorer, termasuk guru dan tenaga kesehatan," kata dia saat dikonfirmasi Republika.co.id, Kamis (9/6/2022).
Koordinasi itu dilakukan untuk mencari solusi terbaik apabila tenaga honorer dihapus. Sebab, menurut dia, keberadaan tenaga honorer masih dibutuhkan di Kabupaten Pangandaran.
Menurut Kusdiana, terdapat sejumlah pekerjaan teknis di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran yang tak bisa seluruhnya dikerjakan aparatur sipil negara (ASN). Apalagi, ia menambahkan, jumlah ASN di Kabupaten Pangandaran sekitar 4.000 orang.
Ia menjelaskan, apabila nantinya tenaga honorer diarahkan ke outsourcing, belum tentu di Kabupaten Pangandaran terdapat perusahaan terkait yang menyediakan tenaga sesuai kebutuhan. Saat ini, di Kabupaten Pangandaran baru terdapat perusahaan outsourcing yang menyediakan untuk tenaga kebersihan dan petugas keamanan.
"Nah kita akan meminta kejelasan teknis. Agar ada solusi sesuai kondisi kita di Pangandaran," kata Kusdiana.
Menurut dia, sejauh ini belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai rencana penghapusan tenaga honorer, baik di tingkat pusat maupun tingkat privinsi. Namun, Pemkab Pangandaran telah mulai melakukan inventarisir jumlah tenaga honorer yang ada.
"Kami sementara akan melakukan inventarisir. Yang sangat prioritas mungkin nanti akan diusulkan jadi PPPK," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
