REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Keselamatan pelayaran, utamanya di perairan Pelabuhan Tanjung Emas, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Berbagai unsur baik pemerintah, swasta maupun masyarakat turut terlibat dalam mewujudkannya.
Dengan semangat kebersamaan, KSOP Tanjung Emas sebagai regulator di Pelabuhan Tanjung Emas memgundang pemangku kepentingan terkait dalam sebuah kegiatan diskusi bersama di Hotel Aruss, Semarang, Kamis (2/6).
Kepala Kantor KSOP Tanjung Emas M Tohir mengungkapkan, masyarakat pelayaran dan pelaku transportasi laut kini harus semakin menyadari bahwa keselamatan pelayaran itu penting dan harus direncanakan sejak awal dengan lebih baik.
"...tidak hanya pemerintah. Semua entitas baik pemerintah, swasta hingga masyarakat turut berperan pada masing-masing kepentingan dalam mewujudkan keselamatan pelayaran, utamanya di alur perairan Pelabuhan Tanjung Emas," kata M Tohir dalam keterangannya yang disampaikan kepada Republika.co.di, Jumat (3/6/2022).
Menurutnya, sinergi yang baik dari semua unsur, tentu menjadi dambaan untuk mewujudkan Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pintu masuk komoditas perdagangan di Jawa Tengah yang tentu akan meningkatkan perekonomian di Jawa Tengah.
Dalam diskusi ini,kata Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Penjagaan Patroli dan Penyidikan Tri Jotho, berbagai pendapat maupun keluhan baik dari masyarakat nelayan maupun pelaku usaha kepelabuhanan dan transportasi laut, mengerucut pada mewujudkan sinergitas dalam memecahkan permasalahan yang timbul.
Kata dia, perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya alur pelayaran yang bebas dari kegiatan nelayan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. "Tentu dengan pendekatan yang humanis dan fleksibel dapat mewujudkan keselamatan pelayaran untuk nelayan itu sendiri maupun kapal-kapal yang hendak sandar di Pelabuhan Tanjung Emas," ucap dia.
Sementara itu narasumber dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Kurniawan Anggoro mengungkapkan, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang menggodok Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang nantinya akan masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dengan adanya peraturan tersebut tentu akan lebih mudah memetakan wilayah kegiatan kepelabuhanan maupun wilayah perikanan.
Selain narasumber, diskusi ini dihadiri oleh Perwakilan dari Lanal Semarang, Ditpolair Polda Jateng, PT. Pelindo III Regional Jawa Tengah, Asosiasi yang bergerak dibidang kepelabuhanan maupun pelayaran, serta perwakilan masyarakat nelayan disekitar Pelabuhan Tanjung Emas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
