REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, telah menerbitkan surat edaran untuk menolak hewan ternak yang berasal dari daerah di Provinsi Jawa Timur (Jatim), dalam rangka mencegah penyebaran penyakit mulut dan kukuk (PMK). "Kebijakan dari Dinas itu pembatasan lalu lintas hewan terutama dari daerah wabah yaitu Jatim," kata Sub Koordinator Peternakan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon Kukuh Gunatama di Cirebon, Selasa (24/5/2022).

Kukuh mengatakan, untuk mencegah penyebaran PMK di Kota Cirebon, pihaknya telah menerbitkan surat edaran bagi pedagang maupun peternak, agar tidak mengambil hewan dari daerah wabah PMK. Selain itu upaya antisipasi lainnya juga telah mereka lakukan di antaranya dengan meningkatkan pengawasan. Minimal seminggu sekali petugas kesehatan hewan dari dinas melakukan pemeriksaan terhadap hewan ternak.

"Kami juga meminta kepada peternak untuk meningkatkan kebersihan hewan ternak dan kandang, di antaranya dengan melakukan biosecurty terhadap kandang," ujarnya.

Sementara dokter hewan DKP3 Kota Cirebon Tyas Noormalasari mengatakan, adanya wabah PMK harus diperhatikan oleh semua peternak, karena penyebarannya sangat cepat antar hewan. "Kalau penyebarannya sangat cepat, jadi wabah ini merugikan dari segi materiil, karena tidak menular ke manusia," katanya.

Ia menambahkan, untuk mengantisipasinya hewan ternak tetap perlu ditingkatkan imunitasnya dengan cara memberikan vitamin maupun memberikan obat-obatan seperti obat cacing jika nafsu makannya berkurang. "Dengan begitu hewan-hewan ternak tersebut dapat terhindar dari berbagai penyakit termasuk PMK," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan di beberapa peternakan sapi yang berada di Kota Cirebon, sampai saat ini belum ditemukan kasus PMK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika