REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Antara
Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diusung Partai Golkar, PAN, PPP salah satunya adalah untuk menentukan calon presiden (capres) untuk maju di Pemilu 2024. Muncul pula dugaan kalau KIB dibentuk justru untuk menyelamatkan Ganjar Pranowo.
Pengamat Politik Hendri Satrio menduga, pembentukan KIB adalah untuk menyelamatkan Ganjar Pranowo. "Apa mungkin ini koalisi penyelamat Ganjar? Ya, kalau Pak Jokowi punya capres lain gitu, ya mungkin saja ini jadi koalisi penyelamat Ganjar. Kan Ganjar sampai hari ini belum dapet tiket benaran ya," kata Hendri dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Selasa (24/5/2022)
Hendri menjelaskan alasan KIB bisa jadi dibuat untuk menyelamatkan Ganjar lantaran dia diidolakan banyak kalangan. Terlebih Ganjar saat ini belum memiliki kendaraan untuk maju Pilpres 2024.
"Tapi kalau benar ini jadi koalisi penyelamat Ganjar, bebannya ada di Ganjar tuh. Berani tidak dia lawan kulitnya? Kulitnya kan PDI Perjuangan," ucapnya
Hendri menuturkan, Ganjar menjadi Gubernur Jawa Tengah bukan karena Ganjar sendiri, melainkan karena PDIP. Di Pilkada Jawa Tengah 2018 lalu, Ganjar menang atas pejawat Bibit Waluyo. Sewaktu kampanye Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga menegaskan, calon gubernur yang diusung PDIP adalah Ganjar.
"Akhirnya menang dia. Saya yakin juga Mas Ganjar agak deg-degan juga tuh ninggalin PDIP. Seberapa loyal tuh ke PDIP," ungkapnya.
Sejak dibentuk hampir dua pekan lalu, KIB memang belum memastikan akan mengusung siapa sebagai capres. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, namun memastikan capres KIB harus memiliki kriteria yang disepakati. Kriteria tersebut adalah sosok yang mampu merangkul semua kelompok golongan anak bangsa.
"Tidak boleh memecah belah, persatuan harus didahukulan. Merah putihnya tidak diragukan lagi, targetnya kita harus menjadi bangsa berdaulat," kata Eddy.
Eddy mengatakan, kriteria umum tersebut sudah disepakati di dalam koalisi. Terkait soal siapa capresnya menurutnya hal tersebut butuh waktu untuk dilakukan kajian dan analisa lebih lanjut.
"Siapa namanya? Belum bisa kita pastikan karena belum kita pastikan. Nanti akan dibahas pada saatnya. Dan itu akan dibahas sama-sama di antara ketiga (anggota) koalisi," ujarnya.
Namun demikian, Eddy menilai capres yang akan diusung tidak jauh dari tiga nama teratas dalam survei yang beredar. Begitu juga dengan cawapres yang diusung menurutnya tidak banyak yang berubah.
"Jadi stoknya itu. Jadi kami berharap dari nama-nama yang ada itu nanti akan diusung oleh kami sebagai koalisi yang akan menjadi calon pemimpin Indonesia kedepannya," ucapnya.
Dirinya menambahkan, koalisi tidak hanya bicara capres saja, melainkan satu paket dengan cawapresnya. Oleh karena itu Eddy menilai penting juga bagi koalisi untuk memilih cawapres yang tepat.
"Nanti paket ini akan menentukan sekali siapa yang akan menjadi cawapres yang mendampingi. Kriterianya sama, plus bisa bekerjasama dengan baik bersama dengan presidennya," tuturnya.
Ketua DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno, juga mengatakan partainya belum memastikan mendukung siapapun di luar kadernya. Ia menepis tudingan KIB dibentuk untuk memajukan Ganjar. Dave mengatakan tiap partai memiliki tokohnya masing-masing untuk diusung.
"Tidak benar, kita kan semua memiliki kader yang terbaik. Dan Partai Golkar jelas akan memilih mencalonkan presiden dari internal," ujarnya.
Sementara itu Sekjen PPP, Arwani Thomafi, menilai yang terpenting dalam menentukan capres cawapres adalah kesepakatan antarpimpinan partai politik. Sedangkan kriteria lain seperti cerdas, merakyat, memiliki pengalaman dalam pembangunan menjadi masukan untuk koalisi.
"Tetapi kami tidak menutup mata terima masuk-masukan dari para tokoh dari luar sebagai bahan pertimbangan tetapi pada intinya adalah ingin betul peta kontestasi tidak menbuka ruang pembelahan di masyarakat semakin besar," ungkapnya.
Arwani Thomafi menyebutkan tiga alasan PPP memulai kerja sama politik dengan sebutan KIB tersebut. "Pilpres ada syarat ketentuan 20 persen, oleh karena itu cepat atau lambat seperti PAN dan PPP mau nggak mau harus membangun koalisi," kata dia.
Alasan ambang batas 20 persen tersebut, kata dia, menjadi hal pertama yang mengharuskan PPP membangun koalisi untuk Pemilu Presiden 2024. Kemudian yang kedua, menurut dia, PPP membangun kerja sama politik menuju koalisi karena melihat bahwa Pemilu 2024 menjadi momentum penting dan strategis untuk mempertegas komitmen partai-partai menjadikan ajang kontestasi pada 2024 sebagai menguatkan persatuan nasional.
"Kita menutup celah terbukanya perpecahan di antara anak bangsa, kita ingin pada 2024 menjadi perwajahan pemilu di era digital sekarang ini menjadi pemilu yang luar biasa nyaman, pemilu yang benar-benar menggambarkan sebagai pesta rakyat," ucapnya.
Selanjutnya yang ketiga, kata dia, adalah keinginan partai politik yang dipimpinnya untuk lebih punya strategi pemenangan yang siap secara lebih awal. "Oleh karena itu, setidaknya bagi kami tiga hal itu yang mendorong untuk membentuk satu kerja sama politik yang mengarah pada koalisi pengusungan capres dan cawapres pada tahun ini," ujarnya.
Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno mengatakan partainya ikut dalam koalisi tersebut karena buah pemikiran untuk menyuguhkan pesta demokrasi yang aman damai, tidak terpecah belah, dan terhindar dari politik identitas seperti yang terjadi pada 2019. "Pada Pemilu 2019 menjadi pertarungan ideologis, jadi politiknya adalah politik identitas. Sekarang yang kita inginkan politik gagasan, jangan lagi ada politik identitas," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika