REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta Komite Ekonomi Sosial PBB untuk Asia-Pasifik (United Nation ESCAP/UNESCAP) dapat memperkuat pendanaan agar pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) dapat dipercepat.
Presiden menjelaskan, akibat tantangan global seperti pandemi Covid-19, perubahan iklim dan perang, pencapaian SDGs di kawasan Asia Pasifik tertunda. Pencapaian SDGs diperkirakan paling cepat pada tahun 2065.
"Pendanaan untuk akselerasi SDGs harus diperkuat. ADB memperkirakan kebutuhan 1,5 triliun dolar AS setiap tahunnya untuk memastikan SDGs tercapai di Asia Pasifik," kata Presiden dalam sambutannya saat Pembukaan Sidang Komisi ke-78 UNESCAP yang disaksikan secara virtual, Senin (23/5/2022).
Presiden Jokowi memaparkan, kebutuhan pendanaan setiap tahunnya berkisar 1,5 triliun dolar AS guna memastikan program SDGs di negara kawasan Asia Pasifik tercapai pada 2030. Namun di sisi lain, ketersediaan pendanaan global hanya 1,4 triliun dolar AS. Oleh karenanya, Kepala Negara meminta investasi sektor swasta harus didorong, mengingat nilai investasi ke kawasan Asia Pasifik masih terbilang kecil.
UNESCAP dinilai perlu mendorong penguatan investasi intrakawasan, mendukung kemudahan berusaha, promosi dan keterkaitan usaha (business matching) di antara negara anggota untuk mengatasi kesenjangan pendanaan tersebut.
"Meskipun Asia Pasifik kawasan terbesar bagi penanaman modal asing, 'inbound' dan 'outbound', namun nilai investasi ke kawasan sendiri masih kecil," kata Presiden Jokowi.
Selain penguatan investasi, Jokowi memandang perlunya pendanaan inovatif, baik melalui kolaborasi UNESCAP dengan Asian Development Bank, maupun dari lembaga pendanaan lainnya. RI sendiri memajukan berbagai pendanaan inovatif untuk melakukan percepatan SDGs, yakni SDG Indonesia One, green sukuk dan ekonomi karbon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika