REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —  Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi, mengatakan, sebanyak 83,7 persen masyarakat mendukung penuntasan kasus korupsi minyak goreng. Masyarakat juga mengaku percaya bahwa hakim akan memutuskan hukuman yang adil kepada para terdakwa. 

“Apakah mereka mendukung langkah kejaksaan agung menuntaskan kasus korupsi migor juga sangat tinggi. 62,3 persen mendukung, 21,4 persen sangat mendukung. Total 83,7 persen masyarakat mendukung langkah kejaksaan agung,” kata Burhanudin dalam pemaparan virtualnya di akun Youtube Indikator, Ahad (15/5).

Burhan menjelaskan, bahwa masyarakat secara umum percaya bahwa Dirjen Perdagangan Luar Negeri memang terlibat dalam kasus korupsi ekspor minyak goreng. Sebanyak 17,3 persen mengaku sangat pecaya dan 58,4 persen cukup percaya.

“Total ada 77 persen masyarakat percaya bahwa Dirjen Perdagangan Luar Negeri terlibat dalam korupsi ekspor minyak goreng,” kata Burhan.

Kemudian terkait keterlibatan tiga pengusaha yang juga ditangkap Kejaksaan dalam kasus yang sama, kepercayaan masyarakat umum pun tinggi sebanyak 57,2 persen.

“Sebenarnya ini menimbulkan pertanyaan, kenapa dukungan terhadap kejaksaan agung menuntaskan kasus mafia minyak goreng tinggi tetapi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap presiden turun? Kenapa ini? Kan Kejaksaan Agung langsung dibawah institusi presiden,” kata Burhan. 

Sedangkan menurut Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin, yang juga turut hadir dalam diskusi bertajuk “Drama Minyak Goreng dan Kepuasan Publik terhadap Presiden” mengaku, bahwa kasus korupsi minyak goreng masih terlalu samar. Dalam penilaiannya, pola kasus korupsi migor yang dibeberkan kepada masyarakat begitu amat sederhana dan dia mencurigai hal yang besar di balik itu. 

“Kita tidak tahu. Kejaksaan seberapa berani untuk berhadap-hadapan kalau ini ada korupsi kebijakan,” kata Zainal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika