REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak (Aspednak) Indonesia mendukung upaya gerak cepat pemerintah dalam mengatasi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak. PMK pasalnya bisa berdampak ekonomi besar jika tidak segera diatasi.
"Kami berharap Pemerintah sesegera mungkin bisa mengatasi wabah ini," kata Ketua Umum Aspednak Indonesia Isa Anshori, Jumat (13/5) malam. Ia mendukung usaha pemerintah pusat hingga daerah, termasuk pembentukan Gugus Tugas Penanganan terkait dengan PMK sesuai denganKepmentan Nomor 405 Tahun 2022 dan UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Menurut dia, dampak ekonomi dan sosial yang sangat tinggi harus dijadikan fokus penanganan selain penanganan virus PMK. Kendati diketahui bahwa virus PMK bukan termasuk kategori zoonosis atau perpindahan virus dari hewan ke manusia dan/atau sebaliknya, masyarakat membutuhkan pemahaman secara detail.
"Tidak bisa disangkal lagi bahwa masyarakat sangat membutuhkan daging sehat dan aman," ucapnya.
Upaya pemenuhan kebutuhan akan daging dan hewan ternak yang sehat dan aman, kata Isa, perlu langkah-langkah khusus. "Misalnya, mendatangkan daging atau hewan ternak sehat dari daerah atau wilayah yang bebar-benar aman dari virus PMK," katanya.
Menurut dia, hal tersebut sebagai salah satu upaya agar kebutuhan akan daging dan hewan ternak sehat terpenuhi sekaligus membantu para pengusaha ternak tetap bisa bertahan, baik di daerah asal pengiriman maupun pengusaha ternak di daerah tujuan. Jika pengambil kebijakan tetap hanya melakukan cara-cara sesuai dengan standard operating procedure (SOP) tanpa upaya-upaya diskresi kebijakan, lanjut Isa, Aspednak khawatir makin besar terhadap dampak ekonomi dan sosial.
Sementara itu, dalam Kepmentan Nomor 405 Tahun 2022 dijelaskan bahwa dampak ekonomi juga menjadi perhatian khusus yang harus dicarikan solusinya. Ia menyebutkan bahwa Gugus Tugas Bidang Ekonomi harus melakukan hal-hal seperti mitigasi hambatan dalam perdagangan akibat wabah PMK, lalu memberikan alternatif sumber pendapatan peternak yang terdampak wabah.
Berikutnya, memfasilitasi sarana dan prasarana biosecurity untuk pemasaran dan pengolahan serta memperkuat kewaspadaan unit usaha pengolahan hasil dan pemasaran untuk mengurangi dampak kerugian usaha. Termasuk melaksanakan penugasan lain sesuai dengan arahan pimpinan.
"Melihat urgensinya permasalahan dampak PMK maka diperlukan sinergi sehingga masyarakat tidak resah. Apalagi, sebentar lagi menghadapi Iduladha dan kebutuhan hewan ternak yang sehat mutlak dibutuhkan," kata Isa.
Menyinggung soal lalu lintas pengiriman ternak yang sehat dan aman, Aspednak Indonesia sangat mendukung termasuk komunikasi antarinstansi terkait sesuai dengan regulasi. "Dengan demikian, tidak terkesan gebyah uyah menghentikan seluruh aktivitas lalu lintas pengiriman ternak antardaerah atau wilayah," tutur Isa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika