REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah memastikan penyerapan APBD dilaksanakan tepat waktu. Wapres mengingatkan, pandemi Covid-19 belum berakhir sehingga program-program harus lebih banyak difokuskan pada penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan.

"Terkait hal ini, saya minta penyerapan APBD dilaksanakan tepat waktu, tidak berjalan lambat apalagi mengendap di bank-bank daerah," ujar Wapres saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2022, Senin (9/5).

Hal itu menjadi salah satu pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang ditekankan Wapres dalam Rakernas APPSI Tahun 2022.

Wapres juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di daerah masing-masing. Wapres menilai perlu menciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian optimal SDM di daerah melalui institusi ekonomi yang mampu memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat, terutama generasi muda.

Ketiga, Wapres meminta pemerintah daerah untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Penggunaan produk dalam negeri, kata Wapres, akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, utamanya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global saat ini.

"Seluruh aparat Pemerintah Daerah agar memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri, sehingga produk buatan kita menjadi raja di rumah sendiri," katanya.

Keempat, Wapres meminta Pemda menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap UMKM dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Antara lain melalui pemberian subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja, insentif perpajakan, dan penguatan teknologi digital bagi UMKM.

Kelima, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karena itu, saya minta seluruh Gubernur konsisten melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN karena sekitar 77 persen ASN berada di instansi daerah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika