REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta, mengingatkan pemerintah berhati-hati dalam menetapkan penjabat kepala daerah yang menggantikan sementara kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun ini. Selain durasi masa jabatan yang lama, Indonesia sedang menghadapi ancaman krisis ekonomi dan sosial.
"2022, 2023 ini tahun krisis, dan akan ada banyak masalah sosial yang sangat besar yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi yang sekarang ini ada," kata Anis ditemui di Kantor DPP Partai Gelora, Kuningan, Jakarta, Sabtu (30/4/2022).
Selain itu, Anis menilai para penjabat kepala daerah juga dihadapkan persoalan legitimasi. Para penjabat kepala daerah tersebut dinilai tidak memiliki legitimasi yang kuat lantaran tidak melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat.
"Jadi ini antara masalah legitimasi yang lemah dan tantangan yang sangat berat. Ini yang saya sebut tadi bagian kompleksitas masalah yang memerlukan kemampuan navigasi yang tinggi dari pemerintah," ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya netralitas pemerintah dalam penunjukan penjabat kepala daerah. "Netralitas ini saya perlu menggarisbawahi terutama bukan hanya menjelang pemilu tetapi juga ketika akan menghadapi banyak masalah sosial. Artinya ancaman revolusi sosial di Indonesia ini nyata," tuturnya.
Anis menambahkan, pemerintah punya tiga tantangan besar ke depan, yaitu pandemi, perang dan dampaknya, serta inflasi. Sementara menurutnya pemerintah tidak punya banyak instrumen untuk menyelesaikan persoalan inflasi, karena itu menurutnya masalah global dan tiga tantangan di atas akan mencekik kehidupan rakyat di bawah.
"Sehingga para penjabat ini ada di tengah bara api. Ini tidak gampang mengelola situasinya terutama dengan legitimasi yang lemah seperti itu," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika