Ketua Terpilih Pengurus Besar IDI (PB IDI) Periode 2025-2028, dr Slamet Budiarto, mengatakan di Indonesia setiap profesi kesehatan hanya boleh mendirikan satu organisasi. Hal itu sesuai dengan ketentuan UU Tenaga Kesehatan, dan IDI adalah yang diakui.
"Dalam UU Praktik Kedokteran dan (keputusan) MK (Mahkamah Konstitusi) dua kali mengesahkan IDI sebagai organisasi tunggal. Di Seluruh dunia, medical association di setiap negara hanya satu," kata Slamet.
"Jangan karena sakit hati dan alasan yang sangat sederhana bukan substansial mendirikan organisasi tandingan IDI. Karena hal ini berpotensi merugikan masyarakat. IDI membuka diskusi perbedaan pendapat dalam suasana kesejawatan," sambung Slamet.
Slamet menekankan, IDI adalah aset negara dan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, organisasi profesi IDI harus dijaga keberadaannya.
Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2012-2015, Zaenal Abidin menanggapi terbentuknya PDSI. Ia menyinggung PDSI untuk mengilas balik kehormatan profesi dokter.
Zaenal menceritakan pada awal berdirinya IDI pada 1950 para pengurus sangat sadar bahwa mereka lulus dari sekolah dokter yang berbeda-beda. Ada lulusan luar negeri seperti Eropa dan ada pula lulusan Sekolah Dokter Jawa, Stovia, Nias yang standar pendidikannya berbeda.
"Akibatnya mutu lulusan pun juga berbeda. Karena itu tugas utama dan pertama adalah menyamakan standar dokter Indonesia. Menyamakan kompetensi, menyamakan pelayanan, menyamakan perilaku dalam melayani dan juga terlibat dan menyamakan mutu pendidikan dokter di Indonesia," kata Zaenal kepada Republika, Kamis (28/4/2022).
Zaenal menyatakan sejak awal kehadirannya IDI selalu fokus pada standar. IDI, lanjut dia, tidak pernah mengeluarkan ijazah dokter, lisensi atau izin praktik dokter.
"Sebab IDI sangat tahu bahwa mengerjakan yang bukan urusannya itu bukan karakter profesional sebuah organisasi profesi. Jadi kalau ada pejabat mengatakan IDI mengeluarkan izin praktik dokter dimaklumi saja. Mungkin beliau sibuk sehingga kurang baca," ujar Zaenal.
Zaenal menjelaskan alasan IDI fokus pada standar dokter dan kedokteran karena ada kehormatan profesi dokter dan pasien yang wajib dilindungi. IDI selalu menganjurkan ada pendidikan dilaksanakan sesuai standar pendidikan.
"Dokter memenuhi standar kompetensi baru bisa melayani dan juga mengikuti standar pelayanan," ucap Zaenal.
Zaenal juga menyampaikan semua dokter dalam melayani pasien wajib menaati standar etik kedokteran.
"Sekali pun standar lain terpenuhi tapi seorang dokter perilakunya tercela dalam melayani maka itu tetap tidak dibenarkan karena dapat merugikan kehormatan pasien dan merusak kehormatan profesinya," lanjut Zaenal.
Terkait terbentuknya PDSI, Zaenal mempersilakannya karena sah di negara demokrasi. Tapi lain hal ketika PDSI ingin menjadi organisasi profesi dokter.
"Silakan membaca kembali putusan MK yang menegaskan IDI satu-satunya organisasi profesi dokter Indonesia. MK sendiri telah menjelaskan alasannya," ucap Zaenal.
Dikonfirmasi terkait dibentuknya PDSI, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan masih akan mempelajarinya terlebih dahulu.
"Kami pelajari dulu ya," kata Juru Bicara Kemenkes, Siti Nadia Tarmidzi saat dikonfirmasi, Kamis (28/4/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
