REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Paniai Provinsi Papua diserbu masyarakat yang hendak mengurus dokumen kependudukan. Sebab, sudah beberapa lama pelayanan pengurusan administrasi kependudukan (adminduk), seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, KTP elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), serta dokumen lainnya tidak berjalan normal.
Menurut Pelaksana tugas Kepala Dinas Dukcapil Paniai Washinton, pelayanan adminduk di Paniai secara resmi dimulai kembali pada 4 April lalu. "Perekaman, cetak KTP, akta, dan lain-lain sudah berjalan kembali. Rata-rata dokumen yang dilayani tak kurang 300 dokumen per hari," ujar Washinton dalam siaran pers Kementerian Dalam Negeri, Rabu (27/4).
Dia membantah isu yang menyebutkan ada kerusuhan di kantornya. Menurut dia, foto yang beredar ialah gambaran antusias masyarakat yang datang ke Dinas Dukcapil Paniai, bahkan Washinton sampai meminta bantuan tenaga administrator database (ADB) dari kabupaten tetangga.
"Itu foto yang ada bukan rusuh, tapi antusias masyarakat yang luar biasa untuk urus dokumen. Uniknya masyarakat di sini tidak kenal budaya antre, semua berebut mau dekat meja pelayanan. Jadi nomor antre yang kami buat sementara tidak berlaku," tutur dia.
Selain itu, Washinton mengatakan, mulai hari ini layanan dokumen akta-akta, Kartu Keluarga, dan KIA sudah dibuka pula di RSUD Paniai. Bupati Paniai Meky Nawipa yang meluncurkan layanan adminduk ini.
Rencananya seusai Lebaran, Dinas Dukcapil Paniai akan menggelar layanan jemput bola ke distrik-distrik. Hal ini sekaligus menjadi upaya untuk mengurai antusias masyarakat di kantor.
Sebelumnya, Washinton mengatakan, dirinya melakukan pendekatan pribadi dengan menemui tokoh masyarakat yang awalnya keras menolak perekaman KTP. Sebab, ada anggapan rekam biometrik iris mata akan menghisap darah.
"Saya katakan rekam KTP tidak mengandung hal negatif. Akhirnya saya lakukan perekaman secara terbuka, semua bisa lihat sembari menjelaskan tidak ada isap darah waktu lakukan rekam iris mata," ucap dia.
Bahkan, untuk sementara, dia menggunakan sebutan untuk KTP-el menjadi "kartu bantu". Sebab, kata dia, selama ini KTP memiliki kesan negatif, seperti ada chip dan lain-lain.
"Saya ganti sebut 'kartu bantu' karena bisa bantu dipakai di bank, rumah sakit, bandara, kuliah, dan seterusnya," tutur dia.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, hingga saat ini perekaman KTP-el di Papua sudah mencapai 50 persen. Artinya, masih ada setengah penduduk Papua belum merekam atau membuat KTP-el. "Kisaran 50 persen," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
