Sementara itu, Komjen Agus mengatakan UU TPKS ini akan menjadi landasan kuat bagi Polri dalam menyikapi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dia menyampaikan terima kasih kepada PDIP, khususnya Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengesahkan UU TPKS setelah sepuluh tahun mangkrak.

Dia meyakini PDIP dalam hal ini kader yang bertugas di pemerintahan akan berperan dalam penerapan UU TPSK sehingga memberi perlindungan yang terbaik bagi perempuan dan anak.

"Kader PDIP bisa menjadi contoh dalam literasi tindak pidana kekerasan perempuan anak untuk mencegah sehingga tidak menjadi korban atau pelaku," katanya.

Menurut eks Kabaharkam Polri itu, peran PDIP dalam isu perlindungan perempuan dan anak sangat tinggi. Dia mengharapkan kader PDI Perjuangan aktif untuk menyosialisasikan aturan dan membangun komunikasi dalam masyarakat.

Dia menganggap PDIP sebagai organisasi politik bisa menjadi contoh terdepan dalam memperjuangkan aspirasi korban kekerasan. "Kader PDIP yang menjadi kepala daerah agar menjadi pelopor dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak dan perempuan," kata dia. "Mudah-mudahan kantor dan sekretariat PDI Perjuangan bisa menjadi sarana atau rumah untuk perlindungan perempuan dan anak," tambahnya.

Nurdin menambahkan pengesahan UU TPKS merupakan bukti PDIP berpihak kepada perempuan dan anak. Melalui peringatan hari Kartini, PDIP juga memberikan kado kepada para perempuan Indonesia.

"Betapa pentingnya peran ibu kepada kemajuan bangsa dan negara," kata Wakil Ketua Badan Legeslasi (Baleg) DPR RI itu.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR Puan Maharani mengikuti acara secara virtual. Acara ini digelar DPP PDIP Bidang Perempuan dan Anak yang dipimpin Sri Rahayu. Selain Sri Rahayu, Ketua DPP yang hadir secara fisik antara lain Sadarestuwati, dan Wiryanti Sukamdani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika