REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali memprediksi okupansi atau tingkat hunian kamar hotel saat libur Lebaran 2022 di kawasan Nusa Dua dan Kuta, Kabupaten Badung, bisa mencapai 50 persen."Pada beberapa wilayah kawasan seperti Kuta dan Nusa Dua yang masih menjadi tujuan utama wisatawan domestik, saya kira okupansi menembus 40-50 persen," kata Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati di Denpasar baru-baru ini.
Pria yang biasa disapa Cok Ace itu melihat minat wisatawan Nusantara untuk berlibur ke Provinsi Bali masih cukup tinggi."Kalau saat ini memang terlihat penurunan, kedatangan yang pernah menyentuh angka 11 ribu -12 ribu per hari, sekarang menjadi 7 ribu - 8 ribu," ucap Cok Ace yang juga Wakil Gubernur Bali itu.
Namun saat libur Lebaran pada awal Mei mendatang, ia optimistis bisa tembus kunjungan hingga 20 ribu orang."Tentu (saat libur Lebaran) akan ada penambahan-penambahan wisatawan baru, saya kira nanti akan ada peningkatan yang signifikan," katanya.
Tidak jauh berbeda dengan Lebaran tahun-tahun sebelumnya, Cok Ace memprediksi kunjungan wisatawan domestik ke Bali masih didominasi dari DKI Jakarta. Jika di kawasan Nusa Dua dan Kuta, Kabupaten Badung, okupansi hotel diperkirakan menyentuh angka 40-50 persen, berbeda halnya di kawasan wisata lainnya.
Seperti untuk kawasan Ubud di Kabupaten Gianyar dan Candidasa di Kabupaten Karangasem, okupansi hotel diprediksi hingga 15 persen. Sedangkan total jumlah kamar hotel di Pulau Dewata sampai saat ini sebanyak 140 ribu kamar.
Meskipun kunjungan wisatawan domestik diprediksi meningkat, Cok Ace mengatakan hingga saat ini masih ada kendala jumlah penerbangan ke Pulau Bali."Oleh karena itu, kami berharap yang berlibur melalui darat juga akan bisa meningkatkan kunjungan ke Bali," ujarnya.
Untuk menarik minat wisatawan ke Bali, kata Cok Ace, masing-masing hotel juga aktif mempromosikan diri terkait keamanan dan kenyamanan yang ditawarkan, maupun berbagai fasilitas baru dan pemberian diskon."Persaingan sekarang itu di industri masing-masing. Sekarang sepenuhnya mekanisme pasar. Beda dengan sebelumnya, pemerintah masih banyak ikut terlibat. Masing-masing industri pariwisata juga sudah memiliki sertifikat CHSE," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika