REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi melarang aksi minta sumbangan di jalan dengan alasan apapun pada momentum libur lebaran 1443 Hijriah. Larangan ini untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi perantau yang pulang kampung lewat jalur darat.
"Semua OPD terkait harus mensosialisasikan hal ini ke seluruh kabupaten/kota. Tidak boleh ada aksi minta sumbangan di jalan pada libur lebaran dengan alasan apapun karena berpotensi membahayakan keselamatan dan kenyamanan perantau yang pulang lewat jalur darat," tegasnya di Padang, Jumat (15/4/2022).
Ia mengatakan itu saat memimpin Rapat Koordinasi dalam rangka kesiapan menghadapi mudik Hari Raya Idul Fitri 1443 H/2022 di Padang.Ia menyebut pada momentum itu banyak masyarakat yang mengambil kesempatan meminta sumbangan.
Peminta sumbangan bahkan berdiri di tengah jalan dan membuat penghalang seperti polisi tidur sehingga kendaraan terpaksa melambat. Titik peminta sumbangan di tengah jalan itu bisa puluhan bahkan ratusan di seluruh Sumbar sehingga membuat perjalanan menjadi terhambat dan pengendara menjadi sangat tidak nyaman.
"Ini juga berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal dengan korban jiwa. Karena itu OPD harus berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk mengantisipasi hal ini supaya tidak terjadi lagi," ujarnya.
Ia meminta agar paling lambat tanggal 18 April 2022 hal itu telah dikoordinasikan dan telah ada hasil konkretnya untuk kesiapan penyambutan perantau.Khusus kepada Dinas PU agar memperbaiki jalan yang rusak dan menyiapkan alat-alat berat di titik-titik yang berpotensi longsor.
"Termasuk juga merapikan jalan di sepanjang kewenangan kita, kalau bisa di setiap perbatasan dibersihkan, kapan perlu dibuat ucapan selamat datang dengan spanduk di semua perbatasan Sumatera Barat sehingga perantau merasa senang dan nyaman pulang ke Sumbar," kata Gubernur.
Kenyamanan destinasi wisata juga mendapat perhatian khusus seperti penataan parkir di lokasi wisata, toilet yang representatif, tempat sholat yang bersih, soal sampah, potensi kemungkinan pungli dan pemalak di lokasi wisata, termasuk adanya kepastian tarif makanan yang jelas di restoran."Agar perantau merasa nyaman pulang kampung, mari pastikan di lokasi wisata terbebas dari hal-hal yang dapat merusak kepariwisataan kita," tegasnya.
Termasuk juga diminta kepada restoran atau rumah makan baik di lokasi wisata atau dimanapun membuat daftar harga, sehingga tidak muncul persoalan di belakang hari. Soal harga makanan di restoran ini dulu pernah jadi persoalan dan tidak boleh terulang lagi.
Sementara itu Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy juga mengusulkan agar dibuat buku panduan mudik Sumatera Barat dalam bentuk PDF, yang nantinya bisa disebarkan di seluruh aplikasi chat dan media sosial.Buku panduan itu juga nanti akan dibuat barcode nya, akan ditempel di setiap perbatasan dan tempat peristirahatan dimana para wisata bisa melihat, dan scan di smartphone.
"Tolong nanti OPD terkait agar nanti bisa ditempel di seluruh tempat wisata, SPBU, terminal, di setiap rumah sakit, bandara dan pelabuhan serta masjid, silakan dibuka barcodenya tinggal kita scan untuk mendapatkan informasi buku panduan mudik Sumatera Barat dan nomor telepon hotline yang aktif 24 jam merespon semua aduan masyarakat," katanya.
Beberapa persoalan lain yang juga dibahas serius dalam rapat tersebut diantaranya adalah masalah potensi kemacetan di berbagai titik dan bagaimana rekayasa lalu lintasnya, keamanan pengunjung, kelangkaan BBM dan solusinya serta pembahasan harga bahan pokok.Rakor juga dihadiri oleh Sekda, Asisten, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar, Ketua BPPD Sumbar dan tim TPSM Sumbar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika