REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai jadwal. Hal itu senada dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah digelar pada 14 Februari dan November 2024.
"Golkar tak mungkin beda dengan sikap Jokowi. Wajar kalau kemudian Golkar tegaskan dukung pemilu tetap waktu on schedule," ujar Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengomentari hal ini, Rabu (13/4/2022).
Menurut dia, wacana penundaan Pemilu tidak akan kembali mengemuka dengan sikap tegas yang diungkap Partai Golkar dan Presiden Jokowi. Langkah partai berlogo Pohon Beringin ini, kata dia, sudah sesuai dengan harapan rakyat.
"Saya kira tidak ada perdebatan lagi Golkar, dukung pemilu 2024 tanpa penundaan. Itu artinya, usulan penundaan Pemilu secara otomatis gugur karena ditolak presiden dan melarang menterinya bicara Pilpres," kata dia.
Selain mengikuti aspirasi publik, kata Adi, sikap Golkar itu juga menunjukkan ketaatan terhadap pemimpin koalisi pemerintah yakni Presiden Jokowi. "Ajeg dan senafas dengan sikap Jokowi," kata dia.
Sebelumnya, dikutip dari Antara, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kominfo Nurul Arifin mengatakan, Partai Golkar sangat mendukung keputusan Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan menggelar pemilu sesuai jadwal yang disepakati dengan DPR dan KPU, pada 14 Februari 2024 mendatang.
Nurul mengeklaim, selama ini partainya tidak pernah bersikap mendua soal pelaksanaan Pemilu 2024. Dia menuturkan, partai berlambang pohon beringin itu taat pada konstitusi. "Golkar selalu tegak lurus pada peraturan," kata dia.
Dia menjelaskan, terkait aspirasi penundaan pemilu merupakan kebebasan rakyat untuk bersuara dan berpendapat. Termasuk, munculnya aspirasi yang disampaikan sejumlah petani kelapa sawit kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Provinsi Riau, pada 24 Februari 2022 lalu.
Saat itu kata Nurul, Airlangga yang melakukan kunjungan kerja menerima aspirasi dari petani sawit agar ada perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang dinilai berkinerja baik.
"Kami dari Partai Golkar menerima itu sebagai bentuk masukan. Kami menghormatinya. Namun hal itu tidak pernah menjadi agenda Golkar secara resmi untuk mengusulkan adanya perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu," klaim dia.
Dia juga mengeklaim Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tidak pernah menyatakan persetujuannya untuk menunda pemilu atau pengusulan perpanjangan masa jabatan presiden. Bahkan, kata Nurul, partainya justru melakukan upaya untuk terus melakukan sosialisasi menuju Pemilu 2024.
"Dalam setiap kesempatan, kami dari Partai Golkar termasuk Ketua Umum Pak Airlangga terus menyosialisasikan program-program yang sudah kami buat untuk menuju Pilpres dan Pileg 2024," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika