REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG –– Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi aksi demonstrasi oleh elemen mahasiswa di Bandung berlangsung damai. Namun, Ridwan Kamil mengecam tindak kekerasan pada Ade Armando.

"Terima kasih untuk para mahasiswa yang unjuk rasa dengan tertib dan kondusif, khususnya di Bandung. Hatur Nuhun," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Selasa (12/4/2022).

Emil mengatakan, ia menolak aksi kekerasan dalam bentuk apapun. "Apapun ekspresi argumentasinya, jangan pernah membawa kekerasan dalam kegiatannya. Termasuk kekerasan terhadap Ade Armando yang tidak semestinya terjadi, jika semua bisa menahan diri. Apalagi ini adalah bulan suci Ramadhan yang harus kita hormati," paparnya.

Emil mengatakan, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang langsung atau tidak langsung dikendalikan kuasa rakyat. Menurutnya, memilih demokrasi suka tidak suka adalah buah kesepakatan kita. 

Tujuan kesepakatan ini agar rakyat Indonesia bisa mendapatkan kesejahteraan secepat-cepatnya melalui pilihan sistem politik ini. "Demokrasi kesepakatan ini banyak variasinya di Indonesia. Sehingga jika ada narasi atau wacana di negeri ini yang berbeda dengan kesepakatan, tentulah harus diekspresikan dan dimusyawarahkan secara baik-baik apapun wacananya," katanya.

Termasuk, kata dia, wacana yang sempat menghangat sebelum demo digelar terkait perpanjangan jabatan presiden jadi 3 periode, yang tentunya berbeda dengan kesepakatan hanya dua periode seperti tertulis di UUD 45. Karena itu, kata Emil, segala bentuk argumentasi idealnya bisa disampaikan dengan cara baik. 

"Setelah dimusyawarahkan dan bermufakat, berubah tidaknya, itulah kesepakatan yang harus dihormati. Apapun ekspresi argumentasinya, jangan pernah membawa kekerasan dalam kegiatannya," katanya.

Berikut pernyataan lengkap Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait demonstrasi 11 April:

1. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh kuasa rakyat. Rakyat menitipkan aspirasi dan keinginannya melalui sistem perwakilan baik perwakilan eksekutif maupun legislatif. Jika satu-satu warga harus ditanya untuk setiap keputusan publik itu namanya populisme referendum.
2. Pertama dipraktekkan di Athena, Yunani Kuno, demokrasi memberi ruang partisipasi publik dalam setiap dimensi kehidupan. Memilih Demokrasi suka tidak suka adalah buah kesepakatan kita. Dan tujuan kesepakatan ini adalah agar rakyat Indonesia bisa mendapatkan kesejahteraan secepat-cepatnya melalui pilihan sistem politik ini.
3. Amerika Serikat dan Indonesia memilih demokrasi. Tiongkok tidak memilih demokrasi. Saudi Arabia tidak memilih demokrasi. Itu semua karena kesepakatan historis mereka masing-masing. Demokrasi kesepakatan ini banyak variasinya di Indonesia. Hanya di Aceh disepakati ada partai lokal. Hanya di Yogyakarta disepakati Gubernur adalah Sultan HB untuk selamanya. Di DKI Jakarta disepakati walikotanya ditunjuk gubernur bukan dipilih rakyat. Di Papua disepakati suara coblosan bisa dititipkan kepada kehendak kepala suku.
4. Sehingga jika ada narasi atau wacana di negeri ini yang berbeda dengan kesepakatan, tentulah harus diekspresikan dan dimusyawarahkan secara baik-baik. Apapun wacananya. Termasuk wacana yang sempat menghangat sebelum demo hari ini, terkait perpanjangan jabatan presiden jadi 3 periode, yang tentunya berbeda dgn kesepakatan hanya 2 periode seperti tertulis di UUD 45.
5. Karenanya yang setuju silakan argumenkan dengan baik. Yang tidak setuju juga argumenkan dgn baik. Setelah dimusyawarahkan dan bermufakat, berubah tidaknya, itulah kesepakatan yang harus dihormati.
6. Apapun ekspresi argumentasinya, jangan pernah membawa kekerasan dalam kegiatannya, termasuk kekerasan terhadap Ade Armando yang tidak semestinya terjadi, jika semua bisa menahan diri. Apalagi ini adalah bulan suci Ramadhan yg harus kita hormati.

Terima kasih untuk para mahasiswa yang unjuk rasa dengan tertib dan kondusif, khususnya di Bandung. Hatur Nuhun. 

Baca juga : Kekerasan pada Ade Armando, Moeldoko: Cari dan Tindak Tegas Pelakunya

Ikuti Whatsapp Channel Republika