Selasa 12 Apr 2022 00:02 WIB

Sufmi Dasco Janji DPR tak Lakukan Amendemen UUD 1945

Aliansi BEM Seluruh Indonesia mendesak wakil rakyat tak mengkhianati konstitusi.

Sejumlah massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melaksanakan demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/4/2022). Pada aksi tersebut BEM SI menuntut agar DPR mendengar dan menjemput aspirasi rakyat, mendesak anggota parlemen secara tegas menolak penundaan pemiulu 2024 atau jabatan presiden tiga periode, serta mendesak wakil rakyat agar menyampaikan kajian disertasi 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden Joko Widodo. Republika/Putra M. Akbar
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melaksanakan demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/4/2022). Pada aksi tersebut BEM SI menuntut agar DPR mendengar dan menjemput aspirasi rakyat, mendesak anggota parlemen secara tegas menolak penundaan pemiulu 2024 atau jabatan presiden tiga periode, serta mendesak wakil rakyat agar menyampaikan kajian disertasi 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden Joko Widodo. Republika/Putra M. Akbar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjanjikan DPR tidak akan melakukan amendemen UUD 1945. Terutama untuk perpanjangan jabatan presiden tiga periode.

"Perpanjangan tiga periode dan proses yang tidak konstitusional tidak akan dilaksanakan," kata Dasco kepada ribuan pengunjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022).

Baca Juga

Dari atas mobil komando, Dasco didampingi dua pimpinan DPR lainnya yakni Racmat Gobel dan Lodewijk F Paulus serta Kapolri Jenderal polisi Listyo Sigit Prabowo. Dasco menegaskan DPR terus mengawal dan melaksanakan proses tahapan Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

"Kami jamin tahapan pemilu berjalan sebagaimana mestinya," janji Dasco.

 

Sebagai bukti kata di, Selasa (12/4/2022) hari ini, Presiden Joko Widodo akan melantik anggota KPU dan Bawaslu terpilih periode 2022-2027. "Itu akan mempercepat tahapan Pemilu," ujarnya.

Sementara itu perwakilan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia membacakan sejumlah tuntutan di depan pimpinan DPR dan Kapolri. "Jangan ada amendemen," katanya.

Empat tuntutan yang dibacakan yakni mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret sampai 11 April 2022.

Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amendemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement