Demonstrasi juga terjadi di kompleks Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jumat (8/4/22) sore. Sekitar 1.000 mahasiswa meminta bertemu DPRD Banyumas dan Bupati Banyumas untuk menyampaikan tuntutan mereka terkait berbagai isu di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Para mahasiswa menilai pemerintahan Jokowi bagian dari oligarki, karena para penguasa berniat ingin memperpanjang masa jabatan mereka untuk memenuhi kepentingan pribadi. Alfan Maulana Akbar, perwakilan mahasiswa dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menyampaikan lima tuntutan mereka.
Pertama, menuntut lembaga negara untuk tetap menyelenggarakan pemilu sesuai dengan yang dijadwalkan pada 2024. Kedua, menuntut agar Pemerintah menstabilkan harga bahan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ketiga, mendesak MPR untuk tidak melakukan upaya memperpanjang masa jabatan Presiden melalui amandemen UUD 1945. Keempat, menghentikan kriminalisasi dan intimidasi masyarakat sipil. Tuntutan kelima, mewujudkan reforma agraria sejati dan industrialisasi.
Beberapa perwakilan mahasiswa kemudian diterima oleh Bupati Banyumas Achmad Husein dan Wakil Ketua DPRD Banyumas Supangkat di Pendopo Sipanji, Kompleks Kantor Bupati. Bupati Banyumas Achmad Husein menyepakati seluruh tuntutan mahasiswa.
Mengenai wacana penundaan Pilpres 2024 dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode, Bupati mengaku tidak setuju. "Karena kalau nanti ada penundaan Pilpres, nanti ada penundaan pemilihan bupati, saya juga tidak mau. Kalau Presiden tiga periode, bupati juga bisa tiga periode, saya tidak mau. Cukup dua kali sesuai konstitusi, siapa tahu penggantinya lebih bagus," ujar Bupati.
Wakil Ketua DPRD Banyumas Supangkat menyoroti kenaikan harga-harga bahan pokok yang memang sangat mencekik masyarakat. Namun, Supangkat mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga kondusivitas, hukum dan norma-norma.
"Kita harus tetap menjaga kondusivitas di Banyumas dan ukhuwah islamiyah kita di bulan Ramadhan," katanya.
Seusai menyampaikan persetujuan mereka mengenai tuntutan mahasiswa, Bupati Banyumas dan Wakil Ketua DPRD Banyumas menandatangani tuntutan mahasiswa tersebut. Mereka berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada Pemerintah Pusat.
Mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Bogor pada Jumat (8/4/2022) bergabung dalam aksi ‘Bogor Menggugat Istana’. Mereka menyampaikan enam tuntutannya ke perwakilan Istana Kepresidenan Bogor.
“Sudah kami sampaikan. Dengan tuntutan tersebut, kami berikan waktu kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan resmi dalam waktu 3x24 jam,” kata Koordinator BEM se-Bogor, Rizki Nuria Sury Altar, Jumat.
Rizki mengingatkan, jika sampai pada waktu yang ditentukan tidak ada tindak lanjut dari pihak Istana, maka pihaknya akan menindaklanjuti melalui audiensi. “Kita nanti tugaskan dari kasat untuk meminta keterangan ke pihak Istana,” imbuhnya.
Adapun tuntutan yang diberikan kepada Presiden dan Pemerintah Pusat, disebutkan Rizki yaitu, menolak keras rencana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan Pemilu, dan wacana tiga periode.
Kedua, sambung dia, menuntut Presiden untuk mengeluarkan pernyataan resmi terkait penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, dan wacana tiga periode
“Tiga, kami menuntut dan mendesak segera kepada Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Perdagangan dan segera mengambil langkah preventif untuk memastikan ketersediaan bahan pokok murah bagi masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Tuntutan keempat, disebutkan Rizki, menuntut dan mendesak Presiden untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN dengan mempertimbangan kerusakan ekologis dan kemungkinan konflik agraria lainnya
Kelima, lanjutnya, menuntut dan mendesak pemerintah pusat untuk menurunkan harga BBM nonsubsidi, dan memastikan ketersediaan BBM non subsidi bagi masyarakat Indonesia.
“Terakhir, mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan kenaikan PPN dikarenakan kenaikan PPN akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok kebutuhan masyarakat,” ucap Rizki.
Sementara itu, perwakilan Istana Bogor yang ditunjuk menerima petisi dari para mahasiswa mengaku akan menyerahkan hal ini langsung ke pimpinannya.
“Petisi kami terima dari perwakilan para mahasiswa Bogor dimana atas izin pimpinan, kami sebetulnya hanya cukup menerima dan kami (akan) sampaikan ke pimpinan kami,” ujar pria yang mengenakan batik berwarna cokelat.
In Picture: Antrean Panjang Jerigen Solar Nelayan di SPBU
Ikuti Whatsapp Channel Republika
