REPUBLIKA.CO.ID, SEKAYU - Muyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tahun 2023 dibuka secara resmi oleh Plt Bupati Muba Beni Hernedi, Kamis (7/4/2022). Acara ini bertempat di Auditorium Pemkab Muba.
Plt Bupati Beni menyampaikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Muba tahun 2023. Kebijakan diarahkan pada tema 'Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan'. Untuk mendukung tema pembangunan 2023 tersebut, ditetapkan empat prioritas darah.
"Empat prioritas tersebut yaitu meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan, kemudian meningkatkan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya membangun infrastruktur dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, terakhir meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola pemerintahan," bebernya.
Ketua PMI Kabupaten Muba ini juga menjelaskan dalam arah kebijakan tahun 2023 disebutkan target sasaran makro pembangunan tahun 2023 yang akan dicapai Pemkab Muba. Target itu meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,50 - 3,00, angka kemiskinan sebesar 14,75 - 15,25, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,50 - 4,00, indeks pembangunan manusia meningkat sebesar 68,25 - 69,25, dan indeks GINI sebesar 0,325 - 0.300. Untuk itu ditekankan seluruh Kepala OPD tetap fokus terhadap target-target sasaran strategis perangkat daerah dan Pemkab Muba.
"Meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan tetap menjadi prioritas utama pembangunan Muba. Meski angka kemiskinan menurun dan mencapai angka 15,84 persen, tapi tetap membutuhkan upaya dan kerja keras optimal untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan hingga satu digit," ujar Beni.
Dirinya meminta kepada tim TAPD dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Muba agar lebih intensif berkoordinasi untuk membangun perencanaan secara lebih baik dan saling strategis untuk bersama-sama mencapai target pembangunan.
Menurut laporan Plt Kepala Bappeda Kabupaten Muba Iskandar Syahrianto, dalam penyusunan RKPD tahun 2023 proses perencanaan pembangunan dilakukan dengan pendekatan-pendekatan perencanaan partisipatif, yaitu dengan mengolaborasi konsep pembangunan secara top down planning maupun bottom up planning.
"Sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD, Musrenbang merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kabupaten, telah dirangkum sumber usulan-usulan kegiatan pembangunan baik secara top-down maupun bottom-up," kata Iskandar.
Dia memaparkan rincian usulan-usulan kegiatan pembangunan yaitu jumlah Pokir sebanyak 3.155 usulan, RKPD hasil forum Perangkat Daerah sebesar Rp 5.537.725.387.373 terdiri dari 92 SKPD, 39 program, 308 kegiatan dan 927 sub kegiatan, usulan Musrenbang kecamatan sebanyak 943 usulan. Penyusunan Renja dan RKPD tahun 2023 telah mengacu pada dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Muba tahun 2023-2026.
"Tahun 2023 pembangunan masih diprioritaskan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan. Pada tahun 2021 angka kemiskinan Kabupaten Muba masih mencapai 15,84% dan menurun dibandingkan tahun 2020. Namun masih dibutuhkan upaya untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan hingga satu digit," ujarnya.
Musrenbang RKPD tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Muba Jhon Kanedi, Kapolres Muba AKBP Alamsyah Peluppesy, Dandim 0401 Muba Letkol Arh Faris Kurniawan, Ketua Pengadilan Agama Waluyo, Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Apriyadi, serta seluruh kepala perangkat daerah dan camat.
Kemudian Wakil Ketua I TP PKK Kabupaten Muba Susy Imelda Beni beserta pengurus TP PKK dan pengurus DWP Kabupaten Muba, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan perguruan tinggi di lingkungan Pemkab Muba. Selain itu juga dihadirkan sebagai narasumber Peneliti Basic Income Lab Research Centre For Climate Change Universitas Indonesia Sonny Mumbunan dan Fungsional Ahli Madya Bappeda Provinsi Sumsel Sriwidayati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika