REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR Bambang Wuryanto menanggapi peringatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada menteri di kabinetnya yang menyuarakan wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, itu merupakan peringatan kepada para menteri untuk bekerja sesuai dengan tugasnya.
"Saya lebih memandang sebagai orang politik, sadarlah tidak pada posisimu? Ini (isu penundaan pemilu) sudah terlalu bias, sudah terlalu bias. Pak Presiden mengingatkan, heh sadarlah engkau pada posisimu," ujar Bambang saat ditemui di ruangannya, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/4/2022).
Ia menjelaskan, kondisi Indonesia saat ini memerlukan fokus dari para menteri di kabinet untuk bekerja sesuai bidangnya. Bukan malah menyuarakan penundaan Pemilu 2024, yang bukan merupakan bagian dari tugasnya.
"Pak Presiden sedang mengingatkan menteri-menterinya agar sadar posisi, tapi kalau Menteri Dalam Negeri ya itu, kalau mau ngomong masih ada make sense dengan tugasnya," ujar Bambang.
Adapun Airlangga Hartarto yang juga menyuarakan penundaan Pemilu 2024, dipandangnya sebagai aspirasi dari Ketua Umum Partai Golkar. Bukan dari Menteri Koordinator Perekonomian yang merupakan bagian dari Kabinet Indonesia Maju.
"Kalau Pak Airlangga sebagai ketum, kalau sebagai Menko ya tidak pas. Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri, kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister, menteri utama," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP itu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegur jajaran menteri yang terus menerus memberikan pernyataannya terkait masalah penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi ingin seluruh jajarannya fokus dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi saat ini, seperti kenaikan harga kebutuhan pangan dan juga energi.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022) yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu (6/4/2022). "Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," ujar Jokowi.
Ia ingin jajarannya memperbanyak komunikasi kepada masyarakat terkait situasi global yang terjadi saat ini. Kondisi global yang sulit ini menyebabkan terjadinya krisis dan juga kenaikan inflasi di berbagai negara, bahkan berdampak pada kondisi di dalam negeri. Karena itu, ia tak ingin jajarannya justru membuat polemik di masyarakat.
“Jangan menimbulkan polemik i masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika