REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Dinas Perdagangan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyatakan siap mendata pedagang kaki lima (PKL) calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dari pemerintah.

"Saat ini kami punya data jumlah PKL di Mataram sebanyak 1.700 orang. Namun kita akan lakukan seleksi lagi terhadap PKL yang menjual gorengan sesuai target sasaran BLT minyak goreng," kata Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram Uun Pujianto di Mataram, Selasa (5/4/2022).

Pernyataan itu disampaikan menyikapi program pemerintah yang akan memberikan BLT minyak goreng sebesar Rp 300 ribu untuk jatah tiga bulan yakni April, Mei dan Juli 2022. BLT minyak goreng dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap dampak kenaikan harga minyak goreng.

Informasinya pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng kepada 20,5 juta keluarga dan 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) yang menjual gorengan. Namun demikian, lanjut Uun, dalam pelaksanaan pemberian BLT minyak goreng, Dinas Sosial (Dinsos) tentu akan menjadi pelaksana teknis utama, sedangkan Disdag sifatnya membantu sejauh itu dibutuhkan.

"Sampai saat ini informasi dari Dinsos kebijakan BLT minyak goreng dari pemerintah belum ada petunjuk tenis pelaksanaannya, sehingga Dinsos juga belum dapat menindaklanjuti kebijakan tersebut," kata Uun.

Dikatakan, Disdag saat ini juga sedang melakukan validasi data terhadap keberadaan PKL di Kota Mataram, terkait dengan zonasi, jenis jualan, nama serta alamat PKL. Dengan demikian, pihaknya akan memiliki data base yang lengkap terhadap keberadaan PKL di Kota Mataram, agar program-program pemerintah bisa tepat sasaran.

"Jadi ketika sewaktu-waktu ada program bantuan untuk PKL seperti yang direncanakan saat ini, kita tinggal memberikan data calon sasaran," kata Uun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika