REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana soal Presiden Joko Widodo tiga periode kembali menghangat. Terakhir muncul teriakan tiga periode saat acara Asosiasi Pemerintah Desa di Seluruh Indonesia (Apdesi) yang dihadiri presiden, meskipun pengurus pusat Apdesi membantah ada pernyataan resmi soal dukungan tersebut.
Sementara Menteri Investasi/Kepala BKPM mengusulkan agar pemilu pada 2024 ditunda.
Presiden Joko Widodo menyikapi usulan tersebut dengan menyatakan akan taat konstitusi. Hal itu ia tegaskan kembali dalam pernyataan pers usai meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3/2022). .
Pertanyaan Presiden belakangan soal taat konstitusi sebelumnya sempat memicu spekulasi karena orang nomor satu di Indonesia tidak tegas menyatakan menolak. Bagaimana nantinya jika konstitusi di amandemen, apakah Presiden Jokowi akan menolak atau tetap taat?
Namun pernyataan Presiden pada 2019 dinilai cukup tegas. Saat itu ia menyebut usulan tiga periode sama saja menjerumuskannya. "Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (maksud) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi.
Pada Maret 15 Maret 2021, presiden juga mengaku tidak berniat menjadi Presiden tiga Periode. "Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminta menjadi presiden tiga periode."
Sebenarnya usulan tiga Periode bukan hanya di era Jokowi. Saat masa kepimpinan Susilo Bambang Yudhoyono pun telah muncul usulan tersebut. Presiden SBY menolak untuk maju kembali, bahkan jika konstitusi di amandemen.
Berikut kutipan pernyataannya SBY yang diunggah di media sosial.
Andai kata saya bisa maju lagi untuk yang ketiga kalinya dan tidak dilarang oleh konstitusi dan undang-undang berlaku. Saya nyatakan tidak akan maju lagi, saya sudah berbicara dari hati ke hati dengan istri dan anak-anak saya semua sepakat 10 tahun bisa memimpin negeri ini sudah merupakan kesyukuran luar biasa kepada Allah SWT juga terima kasih kepada rakyat.
Sehingga sekali lagi ini peluang luar bisaa saya dapatkan, saya punya pendapat causa, pemimpin yang terlalu lama berkuasa biasanya tidak baik, saya membaca banyak sekali pengalama pemimpin pemimpin dunia, pemimpin yg berkuasa begitu lamanya 20 tahun lebih, biasanya, tentu tidak semua, itu cenderung menyalahgaunakan kekuasaannya, sebagian mereka menjadi tirani dan diktator, tentu tidak baik kekuasaan digunakan sewenang-wenang demokrasi mati, dan hak rakyat dikebiri. Yang lain kalau memimpin terlalu lama itu juga jadi kurang inisiatif, tidak punya pemikiran yang seger karena jenuh dianggap tugas rutin semata.
Dan jangan lupa rakyat juga bosan pemimpn tak ganti-ganti dalam waktu lama. itu pengalaman yang saya dapatkan dari apa yang terjadi di dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
