REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan bahwa mayoritas publik memberi penilaian negatif terhadap kinerja pemerintah dalam menanggulangi harga sembako. Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, mengungkapkan ada 41 persen publik yang menilai kinerja pemerintahan Jokowi dalam membuat harga kebutuhan pokok terjangkau semakin buruk.
"Ada 41 persen warga yang menilai kinerja pemerintah sekarang lebih buruk dibanding tahun lalu," kata Deni dalam paparannya secara daring, Rabu (30/3).
Deni mengatakan, jumlah yang mengatakan lebih buruk lebih banyak dibanding yang mengatakan lebih baik dalam mengatasi harga-harga kebutuhan pokok yang terjangkau yaitu 23 persen. Sedangkan yang mengatakan tidak ada perubahan 31 persen. Sementara penilaian positif terbesar warga ada pada penyediaan pelayanan kesehatan dengan 56 persen.
"Pada Maret 2022 ini penilaian terhadap kinerja pemerintah mengatasi masalah harga kebutuhan pokok itu yang terburuk dalam tiga tahun terakhir," ungkapnya.
Deni mengatakan angka tersebut juga berdampak pada penilaian kinerja Presiden Jokowi. Selain itu hasil tersebut juga dinilai konsisten dengan optimisme publik terhadap kondisi ekonomi ke depan. "Meskipun mayoritas publik masih optimis atau sangat optimis dengan kondisi ekonomi tapi dalam tiga bulan terakhir kelihatan ada penurunan sedikit dan saya kira ini konsisten atau bisa menjelaskan optimisme publik tadi," jelasnya.
Untuk diketahui survei dilakukan melalui wawancara secara tatap muka pada 13 - 20 Maret 2022 terhadap 1.220 responden yang dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1027 atau 84 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,12 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.