REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Reformasi birokrasi di Jawa Barat dalam satu tahun terakhir, terhitung dari 2021 sampai 2022 berprogres positif. Menurut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ia bersyukur progres reformasi cukup baik.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat banyak melakukan birokrasi 3.0, bahkan sudah masuk  birokrasi 4.0 secara komprehensif," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil pada Acara Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, Kota Bandung, akhir pekan ini.

Menurut Emil, pencapaian tersebut bisa terlihat salah satunya dari prestasi Program Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Jabar yang dijadikan percontohan untuk nasional. "SIPD Jabar kan dijadikan model se-Nasional, kami tentu bangga, dan ini juga sebagai gestur bahwa Jawa Barat sebagai provinsi yang mau dan terus berinovasi," katanya.

Emil mengatakan, tindakan yang diambil oleh Pemda Jabar dalam penyelesaian krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Menurutnya, Jabar yang pertama memakai  Telemedicine. Telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh.  

"Jadi obat kita beli, pasien pesan (obat) memakai aplikasi, lalu kita kirim ke rumah-rumah," kata Emil.

Emil juga berharap kolaborasi antara Pemda Jabar dan BPK Perwakilan Jabar dalam memonitor krisis pangan nasional yang fluktuatif seiring situasi global tak kondusif terkait dampak perang yang terjadi. "Kami juga supaya dibantu, kalau BPK mempunyai info mengenai incoming crisis agar kita bisa kolaborasi," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika