REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG -- Para perajin tahu dan tempe di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menyampaikan aspirasi ke gedung DPRD Kabupaten Magelang, Jumat (25/3/2022). Kedatangan mereka terkait tingginya harga kedelai dalam beberapa bulan terakhir.
Mereka mengendarai puluhan mobil bak terbuka dan sepeda motor datang ke gedung DPRD Kabupaten Magelang. Mereka kemudian menggelar sejumlah spanduk dan melakukan orasi. Setelah melakukan orasi dan aksi teatrikal, beberapa perwakilan mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Suharno dan anggota Komisi 2 serta beberapa kepala OPD terkait.
Koordinator aksi Yunis Setyawan menyampaikan, nasib perajin tahu dan tempe memprihatinkan dan terancam gulung tikar karena melambungnya harga kedelai dalam beberapa bulan terakhir. Dia menyebutkan, harga kedelai waktu normal Rp 7.000 per kilogram (kg), dan sekarang telah di atas Rp 12 ribu per kg.
"Dengan terus membubungnya harga kedelai tersebut, perajin menanggung kerugian dan beberapa perajin memilih untuk menghentikan produksi. Padahal usaha rumahan ini sebagai sumber mata pencaharian kami," kata Yunis.
Dia pun mengutuk keras indikasi sabotase oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan meminta aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang mengambil keuntungan dari kondisi saat ini ."Kami memohon kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis mengatur tata niaga kedelai serta bahan pokok yang lain seperti minyak goreng yang harganya juga melambung," kata Yunis.
Perajin juga mendorong pemerintah membuat regulasi terhadap proses impor sampai distribusi di tingkat konsumen. Mereka akan mengirim surat kepada Presiden Jokowi terkait keluhan perajin tahu dan tempe tentang tingginya harga kedelai dengan difasilitasi DPRD Kabupaten Magelang.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Suharno menanggapi keluhan dan permintaan para perajin tahu dan tempe tersebut. Dia mengatakan, tingginya harga kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu dan tempe sangat mengganggu usaha mereka. "Apa yang menjadi aspirasi mereka, kami dari DPRD akan langsung membuat surat pengantar kepada pemerintah pusat. Nanti surat langsung dikirim ke Presiden atau lewat Menteri Perdagangan."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
