REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Biaya pembangunan kereta gantung di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor yang dirancang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membutuhkan biaya tak kurang dari Rp 7,31 triliun. Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin menilai anggaran tersebut terlalu mahal dan tetap berpegang teguh untuk membangun Jalur Puncak 2.
“(Dana Rp 7,31 triliun) kemahalan kalau menurut saya. Lebih baik Puncak 2 aja selesaikan,” kata Ade Yasin kepada awak media, Selasa (22/3/2022).
Untuk mengatasi kemacetan Puncak, Ade Yasin mengatakan, pembangunan Jalur Puncak 2 yang akan membentang di lima kecamatan di Kabupaten Bogor, mulai dari Citereup, Babakan Madang, Sukamakmur, Tanjungsari, dan Cariu tidak akan mencapai Rp 7,31 triliun.
Dibandingkan dengan Jalur Puncak 2, Ade Yasin mengatakan, kereta gantung dominan bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang akan berwisata ke kawasan Puncak. Sedangkan untuk masyarakat yang hendak pergi ke Kabupaten Cianjur atau Bandung melalui Puncak, Jalur Puncak 2 dinilainya lebih menjanjikan.
“Saya kira kalau kereta gantung untuk wisatanya aja. Tapi kepentingan masyarakat yang akan menuju Bandung, Cianjur, kurang terbantu. Kalau Jalur Puncak 2 kan keluarnya di Cianjur, yang ke Bandung bisa lewat situ,” jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra, mengatakan rancangan pembangunan kereta gantung di kawasan Puncak belum masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor. Baik pada Kereta Automated Guideway Transit (AGT) dan Kereta Gantung (cable car).
Suryanto menjelaskan, pihaknya akan melihat terlebih dahulu hasil kajian dari BPTJ Kemenhub terkait rencana pembangunan kereta gantung. Ia mengaku telah menerima paparan dari BPTJ pada pekan lalu.
“Kita akan lihat hasil kajian dari BPTJ. Dengan anggaran yang begitu besar apakah masih layak dilanjutkan. Jika layak, akan kita masukkan dalam RTRW,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, mengatakan wacana pembangunan kereta gantung dari Pemerintah Pusat tak lain bertujuan untuk kebaikan masyarakat.
“Wacana tersebut adalah wacana dari pemerintah pusat. Dan kita apapun yang sudah dicanangkan pemerintah pusat pasti sudah dikaji, dianalisis, sehingga tujuannya buat kebaikan masyarakat,” kata Rudy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
