Sementara itu, Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang mengatakan desa atau kelurahan yang berperspektif gender dan ramah terhadap anak harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan yang sesuai visi pembangunan Indonesia.

“Ada beberapa prinsip pengembangan DRPPA diantaranya dilakukan secara gotong royong, non diskriminasi, prinsip demokrasi, tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak, kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak serta penghargaan terhadap pandangan perempuan dan anak,” tegas Menteri PPPA. 

Selain itu DRPPA juga diharapkan menjadi episentrum baru bagi pembangunan yang berbasis kesetaraan gender, serta perlindungan hak perempuan dan anak. 

“Jumlah dan peran desa yang dangat besar dalam pembangunan nasional tentunya sangat strategis untuk dapat diberdayakan dalam mencapai tujuan-tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) melalui prinsip no one left behind, agar tidak ada satu orang pun yang tertinggal,” ucapnya.

"Keberhasilan program ini tetap tergantung pada kebijakan para pimpinan daerah dalam memberdayakan warganya," ucapnya.

Untuk itu, Menteri Bintang meminta kepada kepala daerah yang hadir dalam dialog interaktif, agar menyusun regulasi kebijakan dan program kegiatan di wilayah masing-masing yang mendorong terwujudnya desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika