Senin 14 Mar 2022 17:23 WIB

Pertemuan Cak Imin dengan KPU-Bawaslu yang Dinilai tak Etis dan Layak Dicurigai

Pertemuan Cak Imin dengan KPU-Bawaslu terjadi di tengah polemik penundaan pemilu.

Red: Andri Saubani

Foto: DPR

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, pengusul penundaan Pemilu 2024. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Haura Hafizhah, Mimi Kartika

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar lewat akun Instagram miliknya @Cakiminow pada Jumat (11/3/2022) mengungkap pertemuannya dengan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Pertemuan itu segera menuai polemik, lantaran Cak Imin diketahui sebagai salah satu pengusul penundaan Pemilu 2024.

Baca Juga

"Penting! Kedatangan tamu-tamu penting, pengawal demokrasi yang fair adil dan akuntabel. Para anggota KPU dan Bawaslu. Ada yang kenal?" tulis Muhaimin dalam unggahannya.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan, pertemuan Cak Imin dengan Komisioner KPU dan anggota Bawaslu 2022-2027 layak dicurigai.

"Ini layak dicurigai. Cak Imin dihawatirkan membawa misi untuk mempengaruhi KPU dan Bawaslu agar turut serta dalam menunda Pemilu 2024," katanya kepada Republika, Senin (14/3/2024).

Jamiluddin melanjutkan, sebagai partai pendukung pemerintah, Cak Imin juga memiliki kemampuan menekan KPU dan Bawaslu. Salah satunya menekan anggaran yang diminta KPU dan Bawaslu sehingga tidak dimungkinkan pemilu dilaksanakan 2024.

Selain itu, menurutnya, sangat tidak etis dan tidak lazim ketua umum partai bertemu komisioner KPU dan anggota Bawaslu. Sebab, persoalan yang terkait dengan KPU dan Bawaslu seharusnya diselesaikan di Komisi II DPR RI.

"Jadi, Cak Imin, KPU dan Bawaslu harus menjelaskan secara transparan pertemuan tersebut. Hal itu diperlukan agar kecurigaan masyarakat dapat diminimalkan," kata dia.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, juga menyoroti pertemuan Cak Imin dengan komisioner KPU dan anggota Bawaslu. Menurutnya, pertemuan tersebut dinilai sangat mengejutkan sekaligus memalukan.

"Mengapa? Satu, tidak jelas alasan rasional dan etika yang mendasari pertemuan tersebut," kata Ray dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Senin.

Ray juga mempertanyakan maksud dan tujuan pertemuan tersebut. menurutnya pertemuan tersebut juga memberi kesan bahwa ketua umum PKB dapat mengundang para komisioner penyelenggara pemilu.

"Diundang ketua partai untuk sekedar berbincang-bincang itu akan dapat memberi efek negatif terhadap para komisioner. Lagi pula, etika penyelenggara negara tidak begitu saja dapat bertemu dengan bakal calon peserta jika tidak atas kepentingan pelaksanaan pemilu sendiri," ujarnya.

Dirinya mengingatkan kembali bahwa, pelaksanaan pemilihan anggota penyelenggara pemilu priode 2022-2027 ini dikritik masyarakat atas asas tranparansi. Pertemuan seperti ini dapat menambah timbunan kecurigaan publik atas independensi penyelenggara pemilu.

Selain itu, Muhaimin adalah salah satu pihak yang mengusulkan agar pemilu ditunda dan mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. Hal ini menambah kekhawatiran dan kecemasan akan kepastian pelaksanaan pemilu 2024.

"Oleh karena itu, sebaiknya penyelenggara pemilu yang baru terpilih segera menyampaikan keterangan tentang apa, kenapa, tujuan apa dan dalam rangka apa pertemuan tersebut dilaksanakan," ucapnya.

"Penyelenggara pemilu harus benar-benar menjaga kualitas moral etika dan independensi mereka demi menumbuhkan kepercayaan masyarakat," imbuhnya.