REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kelangkaan minyak goreng yang belakangan terjadi memantik keresahan di tengah masyarakat. Dorongan agar semua pihak pemilik wewenang untuk mengusut penyebab kelangkaan minyak goreng ini pun mulai bermunculan.
Salah satunya diutarakan oleh Kelompok Tani Masyarakat Desa Cikatomas, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Banten. Mereka membentangkan poster yang meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengusut dugaan dalam permainan tata kelola seputar minyak goreng, termasuk maraknya isu penimbunan dan pemalsuan.
“Salam antikorupsi dari petani Cikatomas Pak Firli. Jangan kendor, usut tuntas mafia minyak goreng,” bunyi tulisan poster tesebut, dalam aksi yang mereka lakukan pada Rabu (9/3/2022).
Tokoh Kelompok Tani Cikatomas, Suwirta mengatakan, masyarakat sudah gerah dengan sebagian pihak yang diduga memanfaatkan keadaan.
“Saya dengar kemarin di (kecamatan) Warunggunung ada yang digerebek (karena menimbun minyak goreng). Benar-benar keterlaluan ini,” kata dia.
Bukan tanpa alasan Suwirta menyebut nama Ketua KPK. Menurut dia, selama ini Firli telah melindungi kepentingan rakyat pada masa sulit melalui kerja pemberantasan korupsi. “Dia yang tangkap menteri yang korupsi Bansos Covid,” ujar Suwirta.
Hal senada disampaikan salah satu petani, Yani Maryani. Ia terkesan dengan keberanian KPK pimpinan Firli yang menangkap dua menteri. Meski diketahui kedua menteri tersebut merupakan elite penting di partai politik.
“Saya tidak mengerti ya, baru kali ini minyak goreng begini. Kalau ada permainan, entah itu siapa, ditangkapin saja,” kata dia.
Ia berharap persoalan minyak goreng tidak berlarut-larut. Apalagi umat Muslim akan menjalani puasa Ramadhan yang mana konsumsi rumah tangga biasanya meningkat. "Tolonglah yang di atas pahami keadaan rakyat,” kata dia.
Disinggung soal Pilpres 2024, ia menyebut siap mendukung Firli bila terlebih dulu turun tangan serta berhasil memberantas mafia minyak goreng.
Sebelumnya, Firli menyatakan KPK siap turun tangan guna membantu mengatasi kelangkaan minyak goreng di tengah masyarakat. Lembaga antirasuah itu menegaskan bahwa bantuan diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPK.
"Saya tawarkan dalam waktu dekat ini mungkin kita perlu bahas tata niaga bahan pokok, termasuk hortikultura dan bahan impor lainnya," kata Ketua KPK, Firli Bahuri dalam kegiatan peluncuran Simbara secara virtual, Selasa (8/3/2022).
Dia menekankan, ada sejumlah bahan pokok yang mendadak hilang dari pasaran mulai dari minyak goreng, bawang, beras, daging hingga kedelai. Dia melanjutkan, bantuan dari KPK dilakukan guna menyelamatkan masyarakat dari kelangkaan kebutuhan sehari-hari.
Komisaris Jendral Polisi itu mengatakan, tawaran ini disampaikan sebagai bentuk pelaksanaan tugas KPK. Dia mengatakan, lembaga ini harus memastikan terjadinya perbaikan sistem terutama untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
Firli mengungkapkan bahwa KPK sudah pernah melakukan pembahasan terkait perbaikan sistem barang pokok bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Dia melanjutkan, sehingga KPK bisa membantu langkah pemerintah dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan pokok.
"Dalam waktu dekat, kami ingin, mohon berkenan kepada Bapak Menko Kemaritiman dan Investasi, Bapak Menko Perekonomian kita bisa merapatkan barisan. Sehingga kita selamat dari kelangkaan kebutuhan dan kita jamin ketercukupan dan ketersediaan bahan yang dibutuhkan masyarakat bisa dipenuhi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika