REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor mengingatkan semua pengurus di semua tingkatan untuk memperkuat konsolidasi.
Hal itu ditegaskan Paman Birin sapaan akrabnya saat melantik dan mengukuhkan kepengurusan DPD Golkar Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin, Periode 2020- 2025, Senin (7/3/2022).
Gubernur Kalimantan Selatan itu direncanakan pada Selasa (8/3/2022) juga akan melakukan pelantikan atau pengukuhan kepengurusan untuk DPD Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong.
Paman Birin berharap kepengurusan DPD Golkar Kabupaten yang baru dilantik atau dikukuhkan terus melakukan konsolidasi ke tingkat bawah.
“Para kader harus bisa menunjukkan simpatinya kepada masyarakat,” ujarnya usai melantik dan mengukuhkan 61 orang DPD Golkar Kabupaten HSS masa bakti 2020-2025 di Gedung Pramuka Kandangan, seperti dalam siaran persnya.
Didampingi segenap unsur Pengurus DPD Golkar Kalsel, antara lain H Sufian HK, nasib Alamsyah, Maulana, dan pengurus lainnya, Paman Birin mengatakan, DPD Golkar Kalsel akan terus memberi dukungan dan memantapkan seluruh pengurus di daerah termasuk di Kabupaten HSS.
“Agar lebih tajam lagi dalam melaksanakan kegiatan keorganisasiannya, khususnya kepartaian Golkar,” katanya.
Keberadaan partai Golkar harus bisa memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, meskipun sedikit.
Sementara Ketua DPD Golkar HSS, M Kusasi mengatakan setelah dilantik pengurus akan langsung menjalankan tugas dan amanah supaya organisasi menjadi lebih besar.
“Kami akan berupaya menjalankan amanah dan janji yang telah diberikan semaksimal mungkin,” ujarnya.
Tentunya dalam ini tidak bisa dikerjakan satu orang, tapi harus didukung oleh semua pengurus mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai desa.
“Dengan dukungan semua pihak diharapkan dapat tercapai. Tugas kami memberikan informasi kepada masyarakat agar percaya dan menjaga nama baik Golkar,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika